IstanaPers.com.Bitung,Gemuruh mesin tambang di Bitung, Sulawesi Utara, kini tenggelam oleh laporan hukum pidana yang serius. Dua anak usaha PT Archi Indonesia milik taipan Peter Sondakh, yakni PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), terjerat kasus dugaan penyerobotan lahan yang berpotensi menjerat mereka dalam pasal-pasal pidana berat.
Inti persoalan bermula dari klaim kepemilikan ganda atas sebidang tanah di lokasi tambang. Di satu sisi, Herman Loloh mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 135-136 yang sah. Sementara perusahaan mengaku telah membeli lahan tersebut dari Devie Ondang dengan SHM No. 157.
Namun, hasil pengukuran ulang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung yang diperoleh redaksi mengungkap fakta mengejutkan:
1. SHM No. 157 tidak dapat diverifikasi koordinatnya.
2. Jarak antara lokasi SHM Loloh dan SHM Ondang terpaut sangat jauh
3. Tidak ada bukti fisik yang menunjukkan tumpang tindih lahan
“Secara teknis, dan hasil pengukuran ulang lokasi tanah SHM 157 tidak dapat dipetakan karena lokasi tanah yang ditunjuk Devie Ondang berada diatas tanah milik Heman Loloh SHM 135, SHM136. Dan sesuai dengan peta bidang tanah SHM 157 saat didaftarkan berada jauh dari lokasi tanah SHM 135,SHM135, kordinatnya berbeda,” jelas Anshar Wirawan, pejabat BPN Bitung saat rapat bersama penyidik polres Bitung, keluarga Herman Loloh, pimpinan PT MSM/PT TTN diruang Mapolda Sulut pada 15 Mei 2025. Pada rapat tersebut Answar Wirawan menunjukan dan menyerahkan berita acara hasil pemeriksaan lokasi tanah (atas permintaan Polres Bitung) nomor :117/BA.71.72.IP.02.02/IV/2025.
Robby Supit selaku penerima kuasa Herman Loloh membeberkan risiko yang dihadapi perusahaan:
1. Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah (ancaman 4 tahun penjara)
2. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat (6 tahun penjara)
3. Pasal 55 KUHP tentang pertanggungjawaban pengurus perusahaan
“Yang unik dalam kasus ini, setiap gram emas yang dihasilkan dari lahan sengketa bisa dikategorikan sebagai barang bukti,” tegas Supit.
Tekanan publik semakin menguat setelah Panglima Komando Permesta Sulut Jonson Wullur mendesak:
1. Penghentian operasi tambang segera
2. Penyitaan alat-alat produksi
3. Penetapan tersangka korporasi dan jajaran direksi
“Kami akan terus kawal mengawasi persoalan ini untuk memastikan proses hukum berjalan transparan,” ujar Wullur.
Sementara itu, keluarga Herman Loloh melalui Neltje Loloh bersikukuh akan memperjuangkan haknya sampai hukum ditegakan. “Ini bukan sekadar masalah ganti rugi, tapi tentang keadilan,” tegasnya.
Kasus ini menjadi ujian berat bagi Peter Sondakh yang selama ini membangun kerajaan tambangnya di Indonesia Timur. Hal ini tentunya akan berdapak pada :
1. Saham Archi Indonesia berpotensi terkoreksi
2. Investor asing mulai mempertanyakan kepatuhan hukum grup ini
3. Proyek ekspansi di wilayah lain bisa terkena imbas
Pihak manegemen PT MSM-TTN yang hadir pada pertemuan tersebut tetap bersikukuh bahwa tanah tersebut adalah milik perusahan yang diperoleh secara sah dari Devie Ondang, serta menyarankan untuk tetap lanjutkan berproses hukum yang sementara berjalan.
Red
