istanapers.com.Bangka Belitung,Upaya pemerintah menindak tegas aktivitas tambang ilegal kembali ditegaskan melalui kunjungan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto ke kawasan pertambangan liar di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.rabu (19/11/2025).
Dalam peninjauan lapangan tersebut, turut hadir Menteri ESDM Bahlil L, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Kehadiran para pejabat tinggi negara ini menandai keseriusan pemerintah dalam memberantas kegiatan penambangan timah ilegal yang semakin marak di kawasan hutan.
Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Satgas PKH, aktivitas penambangan berlangsung di dalam kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar tanpa dilengkapi izin resmi, khususnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Kondisi tersebut mengindikasikan pelanggaran serius yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan pemerintah merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, yang memperkuat kewenangan negara dalam memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan dan pertambangan.
“Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini. Secara fisik, semua kegiatan yang mengarah kepada aktivitas ini sudah kita tutup secara geografi,” tegas Menhan di hadapan awak media.
Menurutnya, setiap temuan pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku tanpa pengecualian.
Selama penertiban, Satgas PKH menemukan berbagai fasilitas dan mesin yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal. Di antaranya:
21 unit excavator
2 unit bulldozer
1 unit genset
10 unit mesin penghisap pasir/timah
Peralatan tambang lainnya
Seluruhnya telah diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.
“Penertiban besar-besaran ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam. Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus sejalan dengan prinsip yang selama ini disampaikan Presiden, yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap aktivitas pertambangan ilegal dapat ditekan secara signifikan, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sesuai ketentuan hukum.
Red
