IstanaPers.com.Bitung,Aroma busuk mafia tambang kembali menyeruak dari jantung Kota Bitung. Pemuatan pasir ilegal yang berlangsung di Dermaga PT Indo Hong Hai diKelurahan Madidir, pada Rabu 28 Mei 2025, bukan sekadar pelanggaran administratif ini lonceng bahaya bagi supremasi hukum dan integritas pengawasan sumber daya alam di Sulawesi Utara.
Dalam operasi senyap itu, sebuah kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) memuat material pasir dalam jumlah besar tanpa satu pun dokumen resmi. Lebih mencengangkan, seluruh aktivitas berlangsung tanpa pantauan aparat penegak hukum maupun otoritas pelabuhan. Sistem pengawasan terkesan dilumpuhkan.
Puncak kejutan terjadi saat munculnya pria berinisial HM, yang mengaku sebagai pegawai Dinas Kesbangpol Bitung sekaligus aktivis LSM. Alih-alih menjelaskan legalitas kegiatan, HM malah menantang wartawan untuk “baku hantam” dengan nada arogan dan premanistik sebuah cermin buruk bagi birokrat sekaligus tamparan keras bagi wibawa negara.
Keterangan dari Kapolsek Maesa, AKP Ferry Padama, justru memperkeruh dugaan. Ia menyatakan tidak tahu menahu soal pemuatan tersebut. Sementara KSOP Bitung, melalui Kabid Syahbandar Iwan, mengaku tak menerima pemberitahuan apapun. Padahal, aktivitas pemuatan di pelabuhan wajib melalui prosedur ketat.
Lebih ironis lagi, Kapolsek Lembeh IPDA Johnny Marisi memberikan pembelaan yang justru memperkuat dugaan pelanggaran. Ia mengklaim pasir itu ditujukan untuk warga Lembeh dengan harga murah, tapi buru-buru mencuci tangan jika dokumennya ternyata tidak lengkap.
“Ini mencerminkan ada yang sangat salah dalam sistem. Kalau kegiatan ilegal bisa berlangsung terbuka tanpa tindakan, maka hukum sedang ditertawakan,” ujar seorang aktivis lingkungan yang enggan disebut namanya.
Plt Ketua PWI Sulawesi Utara, Adrianus R. Pusungunaung, menyebut kasus ini sebagai puncak gunung es dari potensi korupsi dan kejahatan lingkungan yang terorganisir.
“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, ini indikasi praktik mafia tambang yang berlindung di balik jabatan, seragam, dan pembiaran sistemik,” tegas Adrianus, yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Sulut.
Adrianus meminta Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie untuk tidak tinggal diam. “Kapolda harus turun tangan langsung, bongkar siapa saja yang terlibat, dari atas sampai ke akar. Ini ujian besar bagi keberanian institusi penegak hukum,” tambahnya.
Upaya konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung pun tak membuahkan hasil. Kepala DLH, Merianti Dumbela, memilih bungkam. Pesan konfirmasi wartawan terlihat dibaca namun tak direspons. Padahal publik perlu tahu: apakah kegiatan itu memiliki izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) seperti diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
Sikap diam DLH justru memperkuat dugaan pembiaran. Banyak pihak menilai ini bukan insiden tunggal, melainkan pola pelanggaran berulang di wilayah pelabuhan, yang selama ini dibiarkan tanpa sanksi.
Sebagaimana tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 32 Tahun 2009, setiap pemanfaatan material tambang wajib memiliki izin resmi dan kajian dampak lingkungan. Pelanggaran terhadapnya diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.
Hingga berita ini dirilis, pelaku utama masih bebas berkeliaran. Sementara itu, warga Bitung bertanya: siapa yang melindungi mereka? Apakah negara benar-benar hadir? Atau hukum hanya berlaku bagi mereka yang tak punya “beking”?
PWI Bitung menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi menjaga integritas profesi jurnalistik, keadilan ekologis, dan kewibawaan negara yang kini tengah diguncang oleh praktik kejahatan lingkungan berselubung jabatan.
Red
