IstanaPers.com.Bitung,Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung resmi menetapkan dan menahan tujuh tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Bitung Tahun Anggaran 2022–2023. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp3,3 miliar.
Kepala Kejari Bitung, Dr. Yadyn Palebangan, SH, MH, dalam keterangan resminya kepada awak media,Kamis malam (10/7/2025), menyampaikan bahwa proses hukum gelombang pertama telah dilakukan terhadap tujuh tersangka. Total ada 12 orang yang diduga terlibat dalam perkara ini, termasuk lima anggota DPRD aktif yang saat ini masih menunggu proses di Kejaksaan Agung.
“Malam ini kami telah melakukan penanganan perkara pokok terkait dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Bitung untuk tujuh tersangka pada gelombang pertama. Lima tersangka lainnya merupakan anggota DPRD aktif yang proses hukumnya akan dilanjutkan melalui mekanisme Kejaksaan Agung sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/11/2016,” tegas Yadyn.
Berdasarkan hasil audit resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara tercatat sebesar Rp3.357.476.160. Selain itu, Kejari Bitung juga mengungkap adanya penghilangan barang bukti berupa pembakaran sejumlah dokumen penting dengan nilai kegiatan sebesar lebih dari Rp2,8 miliar.
“Fakta pembakaran dokumen diperoleh dari keterangan saksi, bukti fisik, dan alat bukti elektronik. Ini bagian dari upaya untuk merintangi proses penyidikan,” jelasnya.
Tujuh tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan berinisial:
-B.O.M
-E.S
-H.A
-I.O
-H.S
-S.M pensiunan ASN sekretariat DPRD
-J.M aktif sekretariat DPRD
Yadyn menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka antara lain:
-Mark-up durasi perjalanan dari dua–tiga hari menjadi lima hari atau lebih
-Perjalanan dinas fiktif yang tidak pernah dilakukan
-Penggelembungan biaya hotel dan transportasi darat
“Kami sudah menerima dokumen lengkap yang mencantumkan jumlah kerugian yang ditimbulkan dari seluruh anggota DPRD yang terlibat, total 30 nama tercatat dalam dokumen tersebut,” kata Yadyn.
Yadyn menegaskan, proses hukum berjalan secara transparan dan profesional. Ia juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum.
“Tidak ada kompromi. Jangan coba-coba melakukan pendekatan di luar jalur hukum. Negara ini berdiri di atas hukum, dan kami tidak akan membiarkan ada intervensi dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Ia juga meminta publik dan masyarakat sipil untuk terus mengawal proses hukum ini sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi.
“Penanganan gelombang pertama sudah kami tuntaskan. Pimpinan berikutnya akan melanjutkan. Tapi masyarakat, media, dan LSM harus terus mengawal. Ini penting demi akuntabilitas dan keadilan,” pungkasnya.
Red
