istanapers.com.Halmahera Utara-Malut,Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Pemkab Halut) kembali menjadi sorotan publik setelah dinilai tidak menindaklanjuti secara serius permintaan resmi Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait verifikasi dan validasi klaim kepemilikan lahan milik ahli waris almarhum Ruben Bee. Penilaian tersebut mengemuka setelah audiensi yang dimohonkan kuasa hukum ahli waris kepada Bupati Halmahera Utara hanya dilayani secara terbatas dan tanpa kehadiran instansi teknis sebagaimana diarahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Kuasa hukum ahli waris, Dr. Tony Haniko, S.H., M.A., M.Th., M.Pd.K, menjelaskan bahwa permohonan audiensi kepada Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua telah diajukan secara resmi pada 1 Desember 2025. Namun, permohonan tersebut baru direspons secara lisan pada Jumat, 5 Desember 2025, dan audiensi hanya dilayani oleh Kepala Bagian Hukum Setda Halut, Haerudin Dodo, tanpa melibatkan dinas teknis yang berkaitan langsung dengan persoalan pertanahan.
“Respons seperti ini sangat berbeda dengan sikap Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menindaklanjuti persoalan ini secara resmi, terbuka, dan melibatkan instansi teknis sesuai kewenangannya,” ujar Tony Haniko kepada wartawan.
Sebelumnya, permohonan audiensi ahli waris kepada Gubernur Maluku Utara mendapat tanggapan cepat. Audiensi dilaksanakan pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di rumah dinas jabatan Gubernur Maluku Utara dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Drs. Samuddin A. Kadir, M.Si.
Audiensi tingkat provinsi tersebut dihadiri sejumlah pejabat teknis, antara lain Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, serta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan terhadap upaya ahli waris dalam menegaskan status hukum lahan.
Adapun lahan yang diklaim ahli waris almarhum Ruben Bee tersebar di tiga wilayah kabupaten/kota, yakni:
Desa Kalipitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara seluas 39,64 hektare;
Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah seluas 227,71 hektare;
Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai seluas 18 hektare.
Sebagai tindak lanjut hasil audiensi tersebut, Sekretaris Provinsi Maluku Utara mengirimkan Surat Nomor 500.17.1/6395/SEKDA tertanggal 1 Desember 2025 perihal Koordinasi Tindak Lanjut Kepemilikan Lahan. Surat itu ditujukan kepada Sekda Halmahera Utara, Sekda Halmahera Tengah, dan Sekda Kabupaten Pulau Morotai.
Dalam surat tersebut, Sekprov secara tegas meminta pemerintah kabupaten terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi klaim lahan dengan melibatkan instansi teknis, termasuk ATR/BPN, dinas terkait, serta pemerintah kecamatan dan desa setempat.
Namun, menurut kuasa hukum ahli waris, Pemkab Halmahera Utara tidak menjalankan permintaan resmi tersebut. Audiensi pada 5 Desember 2025 dinilai hanya bersifat formalitas dan tidak menunjukkan itikad menyelesaikan persoalan secara komprehensif.
Dalam audiensi tingkat provinsi, ahli waris almarhum Ruben Bee bersama Mochtar Patty juga menyampaikan komitmen untuk membantu pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya Pemkab Halmahera Utara, dalam menata dan memperjelas status hukum lahan dan aset pemerintah.
Komitmen ini dinilai penting mengingat hingga saat ini banyak aset strategis Pemkab Halut yang belum memiliki alas hak atau sertifikat, antara lain Gedung Kantor Bupati Halmahera Utara, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Gedung DPRD, serta seluruh kompleks perkantoran Pemkab Halut.
Perwakilan ahli waris, Pdt. Pilemon Fentje Bee, bahkan menyatakan kesediaan untuk menghibahkan lahan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan melalui mekanisme ganti rugi atau ganti untung yang wajar atas lahan yang telah digunakan pemerintah.
Dalam audiensi dengan Pemkab Halmahera Utara, Kabag Hukum Haerudin Dodo menyatakan bahwa lahan kompleks perkantoran Pemkab Halut merupakan tanah eks PTPN, bekas perkebunan kelapa dan kakao peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang diklaim masih berlaku.
Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh kuasa hukum ahli waris. Menurut Tony Haniko, HGU PTPN telah lama berakhir dan tidak pernah diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut, kata dia, telah diuraikan secara rinci dalam Somasi I yang telah disampaikan kepada Bupati Halmahera Utara.
Lebih jauh, dalam audiensi pada Jumat, 5 Desember 2025, Pemkab Halmahera Utara juga dinilai mengabaikan dokumen hukum yang sah, yakni Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah oleh Kesultanan Ternate tertanggal 26 September 2022 atas kepemilikan lahan almarhum Ruben Bee seluas 39,64 hektare di Desa Kalipitu, Kecamatan Tobelo.
Selain itu, Pemkab Halut juga tidak mengakui Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah oleh Kesultanan Ternate atas kepemilikan lahan milik Mochtar Patty seluas 72,72 hektare yang terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, di mana sebagian lahan tersebut telah digunakan untuk pembangunan kantor Bupati Halmahera Utara dan sejumlah kantor pemerintahan lainnya.
Dalam Somasi I, kuasa hukum ahli waris memberikan tenggat waktu 14 hari kepada Bupati Halmahera Utara untuk memberikan jawaban resmi dan menunjukkan kesediaan menyelesaikan persoalan ini secara damai dan bermartabat. Apabila tenggat waktu tersebut tidak dipenuhi, kuasa hukum menegaskan akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tobelo.
Ahli waris berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dapat bersikap terbuka, menghormati dokumen hukum yang sah, serta mengikuti arahan resmi Pemerintah Provinsi Maluku Utara demi terwujudnya kepastian hukum, penataan aset daerah, dan penyelesaian sengketa lahan secara adil dan bermartabat.
Red
