istanapers.com.Manado-Sulut,Di balik gemerlap predikat Sulawesi Utara sebagai salah satu pusat perikanan tuna nasional, tersimpan kisah perjuangan para penjaga rumpon yang selama ini luput dari perhatian. Mereka adalah para pekerja laut yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di tengah samudera, demi memastikan pasokan ikan tetap terjaga.
Kisah mereka terungkap dalam dialog multipihak bertajuk Sistem Pengguna Rumpon dalam Perikanan Tuna Sulawesi Utara yang digelar di Hotel Quality Manado, Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha perikanan, LSM, serta inisiatif SEA GUARD (Supporting Education for Guards of Fish Aggregating Devices in Eastern Indonesia).
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa para penjaga rumpon kerap bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Mereka harus bertahan hidup di atas rakit kayu atau gubuk sederhana dengan fasilitas terbatas, menghadapi cuaca ekstrem, hingga risiko hanyut ke perairan negara lain.
Salah satu kisah dramatis dialami Jufri, seorang penjaga rumpon yang hanyut selama 12 hari hingga ke perairan Filipina. Kisah tersebut hanyalah sebagian kecil dari realitas yang dihadapi para pekerja ini. Bahkan, menurut perwakilan SAKTI Sulut, Arnon Hiborang, tidak sedikit kasus kecelakaan hingga korban jiwa yang tidak pernah terekspos ke publik.
Pilihan Hidup yang Terdesak
Bagi sebagian masyarakat pesisir, menjadi penjaga rumpon bukan sekadar profesi, melainkan pilihan terakhir untuk bertahan hidup. Meski secara regulasi nasional pelampung rumpon tidak diperbolehkan untuk dihuni, praktik tersebut tetap berlangsung dan menjadi bagian penting dalam rantai ekonomi perikanan.
“Kita harus jujur bahwa fenomena ini ada. Kita tidak ingin hanya melihatnya sebagai pelanggaran, tetapi mencari solusi konkret agar para penjaga rumpon mendapatkan perlindungan yang layak,” ujar Widya Nugroho Satriaojie, inisiator SEA GUARD.
Dorongan Payung Hukum
Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara menyatakan tengah menyiapkan langkah strategis berupa penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penempatan dan perizinan rumpon.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi para penjaga rumpon, termasuk pembekalan keselamatan dasar seperti Basic Safety Training (BST).
Teknologi untuk Keselamatan
Dialog juga membahas pemanfaatan teknologi dalam mendukung aktivitas perikanan. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah perangkat pintar yang mampu mendeteksi keberadaan ikan di sekitar rumpon.
Selain meningkatkan efisiensi, teknologi ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja fisik penjaga rumpon serta membuka peluang sistem komunikasi dan peringatan dini guna meningkatkan keselamatan di laut.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem perikanan yang tidak hanya produktif, tetapi juga aman dan manusiawi.
Sudah saatnya, setiap ikan tuna yang sampai ke meja makan tidak lagi berasal dari kerja keras yang mengabaikan keselamatan dan hak dasar para penjaga rumpon—para pahlawan ekonomi yang selama ini bekerja dalam sunyi.
Red
