Aksi di Istana, Massa Desak Percepatan Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya

istanapers.com.Jakarta,Aspirasi pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) kembali digaungkan di pusat pemerintahan. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Bolmong Raya (AP3BMR) menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka, Kamis (23/4/2026).

 

Aksi tersebut diikuti sekitar 50 peserta dari kalangan aktivis dan mahasiswa. Mereka membawa spanduk serta poster berisi tuntutan percepatan pemekaran daerah dan pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB).

 

Koordinator lapangan, Parindo Potabuga, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan provinsi baru bukan kepentingan segelintir pihak, melainkan aspirasi masyarakat luas di Bolaang Mongondow Raya.

 

“Sudah lebih dari dua dekade kami menunggu. Ini adalah kebutuhan masyarakat untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya dalam orasi.

 

Dalam aksinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan regulasi penataan daerah, termasuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah dan Penataan Daerah.

 

Kedua, massa meminta pemerintah mencabut moratorium DOB secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang dinilai layak dan mendesak, termasuk wilayah BMR.

 

Koordinator aksi lainnya, Riskal Mehi, menilai jarak kendali pemerintahan menjadi salah satu kendala utama pembangunan di wilayah tersebut.

 

“Pemekaran adalah solusi untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan. Kami ingin pemerintah benar-benar mendengar suara masyarakat daerah,” katanya.

 

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB berlangsung tertib. Massa hanya menggunakan sebagian ruas jalan dan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas. Aparat keamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia turut mengawal jalannya aksi.

 

AP3BMR menyatakan akan terus mengawal aspirasi tersebut. Dalam waktu dekat, mereka berencana menggelar audiensi serta aksi lanjutan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna mendorong percepatan realisasi pembentukan Provinsi BMR.

 

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *