istanapers.com.Jakarta,Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen. Kebijakan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah politik pemerintah untuk meringankan beban masyarakat prasejahtera yang selama ini mengakses pembiayaan mikro melalui program PNM Mekaar.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya, pelaku usaha besar justru mendapatkan bunga pinjaman lebih rendah dibanding masyarakat prasejahtera.
“Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” katanya.
Kepala Negara menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi sistem pembiayaan nasional agar lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan,” tambahnya.
Selain menyoroti penurunan bunga kredit, Presiden juga menekankan pentingnya reformasi regulasi dan percepatan perizinan usaha guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan para pelaku usaha dan investor.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” tegas Presiden.
Presiden juga meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas deregulasi untuk menyederhanakan aturan-aturan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat investasi.
Menurut Presiden, pemerintah harus mendukung pengusaha yang menjalankan usaha secara baik dan taat aturan agar mampu membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat perekonomian nasional.
“Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Presiden Prabowo optimistis pemerintah mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat ekonomi nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Red
