istanapers.com.Gorontalo,Delapan fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Persetujuan tersebut disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-84, Senin (18/05/2026).
Seluruh fraksi menyatakan menerima usulan pembahasan Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembentukan Pansus. Sejumlah catatan juga disampaikan, di antaranya terkait skema penarikan pajak dan retribusi RSUD Hasri Ainun Habibie, pengelolaan aset daerah untuk kepentingan bisnis, serta iuran pertambangan rakyat.
Menanggapi hal itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan bahwa rumah sakit daerah tidak dapat diperlakukan sebagai objek utama pendapatan asli daerah (PAD) yang bersifat komersial.
Menurutnya, RSUD Hasri Ainun Habibie harus tetap diposisikan sebagai fasilitas pelayanan publik yang memberikan layanan dasar kepada masyarakat, sehingga pengenaan pajak dan retribusi perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Rumah sakit bukan objek retribusi utama, tetapi merupakan tempat pelayanan publik yang merupakan pelayanan dasar,” ujar Gusnar.
Ia menjelaskan, saat ini sebagian besar rumah sakit daerah telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pendapatan dari layanan BPJS yang diterima setiap bulan.
Terkait pengelolaan aset daerah, Gubernur mendorong agar optimalisasi pendapatan dilakukan melalui skema kerja sama bisnis yang profesional, termasuk melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bermitra dengan pihak swasta.
“Kalau mau berbisnis, maka BUMD harus ditempatkan dalam skema kerja sama yang tepat dengan pihak swasta, dengan perhitungan bisnis yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai iuran pertambangan rakyat, Gubernur menyatakan sependapat dengan DPRD agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Ia menegaskan, besaran iuran belum ditetapkan dan akan dibahas lebih lanjut secara detail melalui Pansus.
Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan keberlanjutan lingkungan untuk jangka panjang.
Red
