istanapers.com.Jakarta,Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepasliarkan 1.300 ekor ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) ke Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Sulawesi Utara pada 5 dan 7 Juni 2026. Ikan tersebut merupakan barang bukti hasil penindakan terhadap kapal MV Silver Island (492 GT) berbendera Sao Tome yang diduga melakukan penyelundupan ke Hong Kong.
Kapal tersebut sebelumnya ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 di perairan Laut Sulawesi pada 29 Mei 2026 saat tengah berlayar menuju Hong Kong.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa pelepasliaran dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum yang tetap mengedepankan upaya pelestarian sumber daya kelautan Indonesia.
“Pelepasliaran ini sejalan dengan semangat penegakan hukum yang tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, ikan Napoleon yang merupakan jenis ikan dilindungi dan masih dalam kondisi hidup harus segera diselamatkan dengan mengembalikannya ke habitat alami.
Sementara itu, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Halid K. Jusuf, mengatakan proses pelepasliaran dilakukan dalam dua tahap mempertimbangkan jumlah ikan yang besar serta kondisi cuaca di lokasi.
“Sebagian ikan juga telah disisihkan sebagai sampel barang bukti untuk keperluan persidangan,” jelasnya.
Proses pelepasliaran ini turut melibatkan dan diawasi oleh perwakilan Korwas PPNS Polda Sulawesi Utara, Kejaksaan Negeri Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, serta tim PPNS dan pengawas perikanan Ditjen PSDKP.
Halid menambahkan, kasus tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan dan pihaknya masih mendalami jaringan yang terlibat, termasuk memeriksa pihak pemilik dan penanggung jawab kapal MV Silver Island.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya perlindungan terhadap sumber daya ikan dilindungi seperti ikan Napoleon serta menekankan bahwa setiap aktivitas pemanfaatannya wajib memiliki izin resmi dari pemerintah.
Red
