istanapers.com.Boltim,Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus mendorong digitalisasi pelayanan publik. Hal itu ditandai dengan peluncuran inovasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan fitur QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang terintegrasi langsung pada lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, SE, MM, bersamaan dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 Tahun 2026 di Lantai III Kantor Bupati Boltim, Kamis (11/06/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Boltim, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Darman T.B. Hutabarat, pimpinan Bank SulutGo Cabang Tutuyan, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, sangadi, serta aparatur pengelola pajak daerah.
Bupati Boltim Oskar Manoppo
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Bank Indonesia, Bank SulutGo, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan transformasi digital di daerah.
Menurutnya, SPPT dan DHKP yang diserahkan bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.
“Pajak yang dipungut dari masyarakat pada hakikatnya akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan rakyat,” ujar Oskar.
Ia menegaskan, kehadiran fitur QRIS pada lembar SPPT menjadi langkah strategis dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui inovasi ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak secara mudah, cepat, dan aman hanya dengan memindai kode QR menggunakan telepon genggam.
“Digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan demi pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya,” tegasnya.
Bupati juga menginstruksikan seluruh camat, sangadi, dan perangkat desa untuk segera melakukan verifikasi serta sortir data SPPT dan DHKP secara teliti sebelum disampaikan kepada wajib pajak. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, pemerintah desa diminta segera berkoordinasi dengan UPTD PBB-P2 agar dapat dilakukan perbaikan.
Selain itu, Oskar mengingatkan para petugas pemungut pajak agar menjaga integritas dan tidak menunda penyetoran pajak ke kas daerah maupun menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
“Dengan adanya QRIS ini, transparansi adalah harga mati. Saya tidak ingin lagi mendengar ada warga yang sudah membayar pajak tetapi datanya belum terinput karena kelalaian oknum petugas,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta BPKPD untuk terus menggencarkan sosialisasi penggunaan QRIS kepada masyarakat agar kesadaran dan kepatuhan membayar pajak semakin meningkat.
Acara diakhiri dengan penyerahan SPPT secara simbolis kepada para camat serta demonstrasi pembayaran pajak menggunakan QRIS yang dilakukan langsung oleh Bupati Oskar Manoppo di hadapan para peserta.
Red
