istanapers.com.Halteng,Pengurus Daerah (DPD) dan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Maluku Utara masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Kamis (18/6/2026).
Pengukuhan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 173/SK/DPP ABPEDNAS/VI/2026 tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung JAM Intel Kejaksaan Agung RI dalam melantik pengurus ABPEDNAS Maluku Utara.
Menurut Sherly, pengukuhan ini bukan sekadar seremonial organisasi, melainkan langkah nyata untuk mengonsolidasikan gagasan dan memperkuat sinergi dalam membangun desa sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Pengukuhan ini merupakan langkah nyata bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengonsolidasikan gagasan serta bergerak bersama dalam memajukan dan menyejahterakan desa-desa di Maluku Utara ke depan,” ujar Sherly.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan desa karena desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, JAM Intel Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, menegaskan bahwa Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) merupakan bagian dari komitmen negara untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, Kejaksaan hadir di tengah masyarakat desa tidak semata-mata untuk melakukan penindakan hukum, melainkan lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui pembinaan, pengawasan, dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.
“Kami ingin memastikan desa mampu mengelola anggaran dan program pembangunan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pencegahan selalu lebih baik daripada penindakan,” tegas Reda.
Ia menjelaskan, peran BPD sangat strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan kebijakan desa berjalan sesuai kebutuhan warga.
Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, turut memberikan apresiasi atas semangat kolaborasi yang ditunjukkan para pengurus ABPEDNAS dalam mendukung pembangunan desa.
Raffi juga menyampaikan salam Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Maluku Utara serta berharap keberadaan ABPEDNAS dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.
Selain prosesi pengukuhan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Agung RI dan ABPEDNAS. Kerja sama ini menjadi landasan dalam memperkuat pendampingan, pengawasan, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa guna mencegah penyimpangan penggunaan dana desa.
Melalui pengukuhan pengurus ABPEDNAS masa bakti 2026–2031, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, BPD, dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, transparan, dan sejahtera di seluruh wilayah Maluku Utara.
Red
