istanapers.com.Jakarta,Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melaksanakan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) terhadap tersangka RS dan TT ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pelimpahan tersebut dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan dokumen elektronik.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menegaskan seluruh proses penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Kami pastikan seluruh tahapan yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP,” ujar Iman.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan edukasi hukum yang tepat kepada masyarakat. Menurutnya, apabila terdapat pihak yang menilai ada kekeliruan dalam proses hukum, tersedia mekanisme resmi yang dapat ditempuh, seperti praperadilan maupun pengawasan internal.
“Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ada mekanisme praperadilan. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menegaskan Polri terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat. Namun, kritik yang disampaikan harus berdasarkan fakta hukum dan tidak mengandung informasi bohong atau provokatif.
Menurut Budi, tindakan hukum yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penahanan, penyidik wajib memastikan kondisi kesehatan tersangka melalui pemeriksaan fisik dan psikologis.
“Pemeriksaan dan perawatan medis di RS Polri Kramat Jati dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses hukum yang berjalan tidak ditujukan kepada profesi, status sosial, maupun ketokohan seseorang, melainkan berdasarkan laporan masyarakat yang didukung alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, dan bukti lainnya yang telah dikumpulkan penyidik.
Dengan pelimpahan tahap II tersebut, proses penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan pihak Kejaksaan untuk memasuki tahapan penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Red
