istanapers.com.Bitung,Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung menggelar konferensi pers terkait penanganan dugaan tindak pidana keimigrasian yang melibatkan empat warga negara Filipina (WN Filipina), Jumat (26/6/2026).
Keempat WN Filipina tersebut masing-masing berinisial PLC (21), CJ (22), MJGN (19), dan RTL (16). Mereka diduga melanggar ketentuan keimigrasian karena masuk dan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Ramdhani, menjelaskan bahwa kasus ini bermula ketika keempat warga negara asing tersebut mendatangi Kantor Imigrasi Bitung untuk mendaftarkan diri sebagai subjek Person of Filipinos Descent (PFDs), yakni fasilitas keimigrasian bagi keturunan Filipina yang telah lama menetap di Sulawesi.
“Setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi identitas melalui Konsulat Jenderal Filipina, dikonfirmasi bahwa mereka bukan subjek PFDs dan baru menetap di Kota Bitung selama empat bulan untuk bekerja sebagai nelayan,” ujar Ramdhani.
Dari hasil pemeriksaan, keempat WN Filipina tersebut diduga melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni masuk dan berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah dan masih berlaku.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap tiga orang, yakni PLC, CJ, dan MJGN. Sementara terhadap RTL yang masih berusia 16 tahun, pihak imigrasi menerapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi karena masih di bawah umur.
Penanganan kasus ini merupakan tindak lanjut atas arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia serta memastikan penegakan hukum keimigrasian berjalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara konsisten guna menjaga tertib administrasi keimigrasian, mendukung keamanan wilayah, serta melindungi kepentingan nasional.
Red
