istanapers.com.com.Kab Gorontalo,Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi, menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Pesan tersebut disampaikan kepada para kepala desa dan kepala sekolah saat membuka Sosialisasi Pengelolaan APBDesa, Tugas dan Fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan APBD/APBDesa di Gedung Kasmat Lahay, Selasa (14/7/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Sofyan mengatakan sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi terbaru sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sosialisasi ini sebagai bentuk peringatan sekaligus langkah preventif agar aparatur di lapangan dapat bekerja dengan tenang, mudah, dan tetap berada dalam koridor hukum,” kata Sofyan.
Menurutnya, perubahan regulasi yang terus berkembang menuntut seluruh aparatur pemerintah memahami tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen memperkuat pembinaan dan pendampingan agar setiap proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Ia menegaskan, kepala desa sebagai pengelola APBDesa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang sama juga berlaku bagi kepala sekolah yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga diperlukan pemahaman yang baik terhadap regulasi baru agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Khusus kepala sekolah yang mengelola anggaran DAK, perlu pendampingan agar implementasi Peraturan Presiden yang baru ini berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Bupati berharap seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh agar mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola anggaran. Dengan demikian, tata kelola keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan berintegritas.
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan perangkat daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta jajaran, para camat, kepala desa, lurah, kepala sekolah se-Kabupaten Gorontalo, serta peserta lainnya. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap terbangun komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Red
