istanapers.com.Manado-Sulut,Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan DPRD Sulut akhirnya menyepakati Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (2/9/2026).
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut yang telah menjalankan proses pembahasan secara dinamis, kritis dan konstruktif.
Menurut Yulius, pembahasan perubahan KUA-PPAS tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam merespons dinamika ekonomi nasional dan global.
“Perubahan KUA dan PPAS bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen anggaran. Perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi strategi pembangunan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global, sekaligus upaya menangkap peluang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara,” ujar Yulius.
Ia menegaskan, belanja daerah harus semakin fokus, responsif dan tepat sasaran. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, perubahan pendapatan daerah, efisiensi belanja serta berbagai prioritas pembangunan yang mendesak.
Yulius juga menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran. Setiap alokasi yang telah disepakati diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Prioritas tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, pembangunan infrastruktur strategis serta peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong agar anggaran dapat menjadi stimulus bagi perekonomian masyarakat, termasuk melalui penguatan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata dan investasi daerah.
“Kita harus memastikan pemanfaatan sumber daya finansial dilakukan secara optimal, tanpa pemborosan dan tanpa tumpang tindih program,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan apresiasi terhadap kinerja alat kelengkapan DPRD Sulut, mulai dari komisi-komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Musyawarah hingga Badan Kehormatan.
Ia menyebut berbagai catatan, rekomendasi dan masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi jajaran eksekutif untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.
Selain penandatanganan nota kesepakatan Perubahan KUA-PPAS, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian laporan pelaksanaan reses anggota DPRD Sulut dari masing-masing daerah pemilihan.
Yulius menilai reses memiliki peran penting dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat karena menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi secara langsung.
Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat mencakup pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana pertanian dan perikanan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Laporan hasil reses tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen menyelaraskan aspirasi tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Yulius.
Setelah kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 tercapai, tahapan berikutnya adalah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Provinsi Sulut dan DPRD juga akan melanjutkan pengawalan terhadap Program Strategis Nasional serta berbagai program prioritas pembangunan daerah.
Gubernur Yulius mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat sinergi sehingga setiap kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, jajaran anggota DPRD, Forkopimda, Sekprov Sulut Tahlis Gallang serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.
Red
