istanapers.com.kab Bolmong, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu ditunjukkan Wakil Bupati Bolmong Dony Lumenta, S.Tr.T., yang memimpin langsung jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Utara di Manado, Senin (14/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka finalisasi klarifikasi hasil evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmong.
Kehadiran langsung Wakil Bupati bersama jajaran OPD mendapat apresiasi dari tim Ombudsman RI Perwakilan Sulut. Langkah tersebut dinilai mencerminkan keseriusan pimpinan daerah dalam mengevaluasi sekaligus melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Ombudsman memberikan waktu dua hari kerja kepada Pemkab Bolmong untuk melengkapi sejumlah data dukung yang masih menjadi catatan dalam proses evaluasi.
Namun, Wabup Dony Lumenta memilih langkah cepat. Ia menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk segera menyelesaikan berbagai catatan tersebut pada sore hingga malam hari yang sama, tanpa menunggu hingga batas waktu yang diberikan berakhir.
Arahan tersebut langsung ditindaklanjuti jajaran OPD. Tim yang hadir kemudian menggelar rapat maraton untuk merampungkan berbagai kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
Dokumen yang telah diperbaiki dan dilengkapi ditargetkan segera diunggah kembali melalui portal resmi Ombudsman pada malam itu juga.
Sejumlah OPD turut mendampingi Wakil Bupati dalam proses evaluasi tersebut, di antaranya RSUD Datoe Binangkang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Sosial.
Adapun sejumlah indikator pelayanan publik yang menjadi fokus penyelesaian data dukung meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat dan integrasi SP4N-LAPOR!, standar kompetensi petugas pelayanan, Analisis Beban Kerja (ABK), pengawasan internal pelayanan dan SK Kompensasi, hasil Survei/Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM/IKM), laporan kinerja harian pegawai, hingga kesesuaian dokumen hasil Musrenbang.
Gerak cepat tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan hasil evaluasi pelayanan publik Pemkab Bolmong oleh Ombudsman RI.
Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bolmong dalam mendorong transformasi birokrasi yang semakin responsif, transparan, efektif, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
Keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam proses evaluasi juga menjadi sinyal bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing OPD, tetapi merupakan agenda bersama yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan.
Red
