istanapers.com.Jakarta,Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait percepatan pembangunan dan investasi di Sulawesi Utara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
RDP yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026), turut membahas persoalan penataan ruang dan status lahan yang menjadi salah satu kendala pengembangan kawasan pariwisata di Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Yulius secara khusus menyoroti persoalan lahan di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sekaligus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.
Menurutnya, terdapat persoalan tumpang tindih kawasan dengan Hak Guna Usaha (HGU) serta aset PTPN yang perlu segera diselesaikan agar investasi pariwisata dapat berjalan lebih cepat.
“Likupang adalah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Indonesia. Namun, potensi besar ini terhambat oleh persoalan tumpang tindih lahan dengan status HGU,” ujar Yulius.
Ia menegaskan, Pemprov Sulut ingin memastikan kawasan Likupang dapat berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan investasi pariwisata ini dapat segera bergerak, tumbuh pesat, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara,” katanya.
Yulius juga menjelaskan kondisi geografis Sulawesi Utara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Sementara daratan Sulut hanya sekitar 33 persen dengan karakteristik wilayah yang banyak terdiri dari pegunungan, lembah dan jurang.
Kondisi tersebut membuat ketersediaan lahan produktif dengan status yang jelas menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Karena itu, Gubernur mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat inventarisasi serta penyelesaian status HGU yang telah habis masa berlakunya. Lahan tersebut, menurutnya, dapat ditata kembali untuk kepentingan strategis daerah, termasuk pengembangan pariwisata dan penguatan ketahanan pangan.
“Prinsipnya, daerah harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Kami berharap dukungan penuh dari DPR RI dan Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga terkait agar kendala regulasi dan status lahan ini segera mendapatkan penyelesaian yang tuntas,” tegas Yulius.
Aspirasi tersebut mendapat respons dari Komisi II DPR RI. Komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan sejumlah urusan terkait itu menyatakan komitmen untuk memfasilitasi serta mengawal penyelesaian persoalan HGU dan penataan lahan di Sulawesi Utara.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan kawasan strategis, sekaligus memastikan hak-hak daerah dan masyarakat tetap diperhatikan.
Pemprov Sulut berharap pembahasan bersama Komisi II DPR RI tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan lahan, sehingga investasi di KEK Likupang dan KEK Bitung dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
Red
