istanapers.com.Jakarta,Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Hingga Senin (21/9/2026) malam, jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional tercatat 688 titik.
Jumlah tersebut turun 844 titik dibandingkan sehari sebelumnya.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, penurunan hotspot terjadi di lima dari enam provinsi prioritas. Kalimantan Tengah mencatat penurunan dari 968 menjadi 228 titik, Kalimantan Barat dari 98 menjadi 36 titik, Sumatera Selatan dari 285 menjadi 23 titik, Jambi dari 26 menjadi 2 titik, serta Riau dari 1 menjadi 0 titik.
Sementara itu, hotspot di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dari 39 menjadi 71 titik.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto turun langsung meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, Senin (21/9/2026).
Keduanya memimpin evaluasi penanganan karhutla di Kabupaten Pulang Pisau bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB dan sejumlah instansi terkait.
Dalam evaluasi tersebut, dari sekitar 180 hektare areal yang terbakar, sekitar 150 hektare telah berhasil dipadamkan oleh satgas darat. Sementara 30 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.
Pemerintah juga mengoptimalkan operasi darat dan udara untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah meluasnya kebakaran.
Lima Perusahaan Dicabut Izinnya
Di sisi lain, pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pemegang konsesi yang dinilai tidak memenuhi kewajiban dalam pencegahan dan pengendalian karhutla.
Pada Senin (21/9/2026), Menteri Kehutanan mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan pemegang PBPH yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Kelima perusahaan tersebut memiliki total luas konsesi sekitar 92.464 hektare, dengan area terbakar mencapai sekitar 1.169 hektare.
Pencabutan izin dilakukan karena perusahaan dinilai mengabaikan kewajiban menjaga kawasan dan memenuhi kewajiban pengendalian kebakaran yang melekat pada izin.
“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia berharap pencabutan izin tersebut dapat memberikan efek jera kepada perusahaan pemegang konsesi lainnya agar tidak melakukan pembakaran maupun pembiaran terhadap karhutla.
“Sekali lagi berharap ini juga menjadi efek jera terhadap seluruh perusahaan yang lain yang berada di bawah Kementerian Kehutanan agar tidak melakukan pembakaran, pembiaran,” pungkasnya.
Red
