istanapers.com.Jakarta,Pemerintah memastikan kondisi cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman di tengah berbagai tantangan distribusi energi. Selain memperkuat ketahanan energi, pemerintah juga mencatat peningkatan penerimaan negara dari sektor energi dan mineral sepanjang tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dalam laporannya, Bahlil memastikan stok Pertalite atau BBM bersubsidi jenis RON 90 berada pada kisaran 16 hingga 18 hari. Sementara itu, cadangan BBM jenis lainnya masih berada di atas standar minimum nasional.
“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk Pertalite, Bapak Presiden, di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi, RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil.
Bahlil juga menjelaskan bahwa keterlambatan pasokan BBM yang sempat terjadi di Bali bukan disebabkan menipisnya cadangan nasional, melainkan kendala distribusi dari Jawa Timur akibat keterlambatan kedatangan kapal.
Setelah dilakukan penanganan, kondisi pasokan BBM di Bali kembali membaik dengan ketersediaan stok mencapai 12 hari.
Pemerintah turut mengantisipasi berbagai hambatan distribusi energi akibat cuaca dan kondisi geografis, termasuk pendangkalan sungai di wilayah Kalimantan dan Asmat, Papua.
Sementara itu, ketersediaan LPG nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari, sedangkan cadangan sejumlah komoditas energi lainnya mencapai lebih dari 20 hari.
Pemerintah Kurangi Ketergantungan Impor Solar
Dalam upaya memperkuat ketahanan energi, Bahlil melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden terkait pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui mekanisme antarpemerintah atau government-to-government (G2G) melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola pengadaan energi nasional.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah menghentikan impor solar jenis CN48. Meski demikian, impor solar jenis CN51 masih dilakukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dalam negeri.
“Untuk solar, Pak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar CN48. Solar CN51 kita masih sebagian melakukan impor,” jelasnya.
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah memastikan gangguan pasokan listrik yang sebelumnya terjadi di Batam telah berhasil ditangani.
Pemerintah kini berfokus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional agar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati layanan listrik yang stabil tanpa pemadaman bergilir.
PNBP Sektor ESDM Capai Rp127,74 Triliun
Selain menjaga ketersediaan energi, pemerintah mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral periode Januari–Oktober 2026 telah mencapai Rp127,74 triliun.
Angka tersebut semakin mendekati target APBN sebesar Rp133,63 triliun. Bahkan, pemerintah optimistis penerimaan dapat ditingkatkan hingga Rp165 triliun pada akhir tahun.
Menurut Bahlil, optimalisasi penerimaan tersebut diharapkan mampu memperkuat ruang fiskal negara sekaligus membantu pembiayaan subsidi BBM.
“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal defisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp165 triliun,” ungkapnya.
Volume Ekspor Batu Bara Turun, Nilai Ekspor Justru Meningkat
Kinerja positif juga terlihat dari sektor pertambangan mineral dan batu bara.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Bahlil, volume ekspor batu bara sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat sekitar 343 juta ton, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 374 juta ton.
Meski mengalami penurunan volume, nilai ekspor justru meningkat dari sekitar 21 miliar dolar AS menjadi 23,71 miliar dolar AS.
“Jadi barang produksi turun, pendapatan naik,” tegas Bahlil.
Peningkatan serupa juga terjadi pada komoditas nikel. Hingga Agustus 2026, nilai ekspor nikel Indonesia mencapai sekitar 24,55 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 yang tercatat sebesar 21,22 miliar dolar AS.
Capaian tersebut menunjukkan semakin besarnya kontribusi sektor mineral terhadap perdagangan nasional.
Melalui penguatan cadangan energi, pembenahan distribusi, pengurangan ketergantungan impor, serta optimalisasi penerimaan negara, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor ESDM terhadap perekonomian nasional.
Red
