istanapers.com.Jakarta,Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangani lima laporan polisi dengan total 58 korban.
Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). Konferensi pers dipimpin Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., didampingi Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom.
Trunoyudo mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berada di luar negeri.
Menurutnya, Polri berupaya memastikan setiap tindak pidana perdagangan orang ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, para pelaku menggunakan media sosial dan aplikasi percakapan untuk merekrut korban dengan iming-iming gaji serta bonus kontrak bernilai fantastis.
Dari lima laporan polisi yang ditangani, tercatat 58 korban. Rinciannya, lima korban dalam perkara Bareskrim Polri, 12 korban dalam perkara Polres Metro Jakarta Barat, 12 korban dalam perkara Polda Metro Jaya, tujuh korban dalam perkara Bareskrim Polri lainnya, serta 22 korban dalam perkara Polres Bogor, Polda Jawa Barat.
Dalam proses penyidikan, polisi telah mengamankan sejumlah tersangka, termasuk warga negara asing asal Rusia dan Ukraina. Selain itu, satu orang telah ditetapkan masuk daftar pencarian orang (DPO). Dari total korban, satu orang dilaporkan meninggal dunia.
Modus yang digunakan para pelaku yakni menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui grup informasi lowongan kerja, media sosial, hingga aplikasi percakapan. Korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, serta gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.
Awalnya, para korban ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, dan pembangunan pertahanan. Namun, setelah diberangkatkan ke Rusia, mereka justru diarahkan menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran, menjalani pelatihan, hingga berpotensi ditempatkan di wilayah konflik bersenjata.
Dalam salah satu perkara yang ditangani Subdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, tersangka berinisial MI diduga bertindak sebagai perekrut sekaligus penanggung jawab keberangkatan korban. Tersangka memperoleh keuntungan sebesar 1.000 Rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.
Sementara dalam perkara yang ditangani Subdit 2, dua tersangka berinisial IG dan HS diduga merekrut serta menampung korban sebelum menghubungkan mereka dengan agen di Rusia. Dari tujuh korban, empat orang telah diberangkatkan, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta.
Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, penyidik turut mengamankan sejumlah tersangka yang terdiri dari WNI dan WNA. Polisi juga menemukan adanya korban yang belum menerima pembayaran sesuai janji perekrut.
Saat ini, penyidik terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rusia untuk menelusuri keberadaan para korban yang telah diberangkatkan.
Kasus lainnya ditangani Polres Bogor. Para pelaku diduga menampung korban di sebuah penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Korban dijanjikan bonus kontrak sebesar 30.000 dolar AS dan gaji 3.000 dolar AS setiap bulan.
Bahkan, korban yang menolak diberangkatkan atau meminta dipulangkan diwajibkan mengganti biaya transportasi dan perjalanan.
Nurul menegaskan, praktik perekrutan tersebut mengandung unsur TPPO karena diduga melibatkan tipu muslihat, iming-iming keuntungan besar, pemanfaatan kerentanan ekonomi, hingga pengiriman korban ke luar negeri untuk ditempatkan dalam kondisi eksploitatif.
Ia mengingatkan bahwa tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus fantastis dapat menempatkan korban pada risiko keselamatan yang sangat tinggi, terutama jika mereka dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan gaji dan bonus yang tidak masuk akal. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau agen penempatan melalui instansi berwenang, memahami isi kontrak kerja, serta memastikan keberangkatan menggunakan prosedur resmi dan visa kerja yang sesuai.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak sembarangan menyerahkan dokumen pribadi seperti paspor dan KTP kepada perekrut yang tidak jelas identitas maupun legalitasnya.
Apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik perdagangan orang, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kepolisian 110 atau nomor 0812-14110.
Menutup keterangannya, Trunoyudo kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap WNI membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Polri, katanya, berkomitmen melindungi seluruh warga negara Indonesia di mana pun berada sebagai wujud moto “Polisi Bersama Masyarakat”, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Red
