IstanaPers.com.Bertempat di Kantor Imigrasi Kota Bitung,Kamis (6/3/2025) telah di laksanakan konferensi Pers bersama sejumlah awak media terkait pengungkapan dan menetapkan tiga warga negara asing (WNA) asal Filipina sebagai tersangka setelah terbukti masuk ke Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi, Ramdhani, menegaskan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran serius terhadap aturan keimigrasian. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Bitung yang juga dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Bitung, Ruri H. Roesman, serta Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, James S.J. Sembel.
Kasus ini terungkap pada (12 Februari 2025) sekitar pukul 13:30 WITA,Petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mencurigai keberadaan tiga pria asal Filipina yang kemudian teridentifikasi sebagai Danilo Salego Osorio, Arjae Villanueva Osorio, dan Christoher Tubil.
Awalnya, Christoher Tubil mengaku datang ke kantor imigrasi hanya untuk mengantar dua orang yang ingin mengajukan permohonan sebagai pemukim. Namun, kecurigaan petugas meningkat saat Arjae Villanueva Osorio hanya dapat menunjukkan kartu asuransi kesehatan sebagai identitas.
“Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Arjae akhirnya mengaku bahwa ia dan ayahnya, Danilo Salego Osorio, masuk ke Indonesia pada 12 Desember 2024 tanpa paspor dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi resmi,” ujar Ramdhani.
Arjae juga mengungkapkan bagaimana mereka bisa masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi. “Kami masuk dari Filipina tanpa menggunakan paspor dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi. Kami dijemput oleh Albert Osorio dari Davao, Filipina, lalu langsung menuju Kota Bitung,” kata Arjae dalam pemeriksaannya.
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Muhammad Irman, melalui penyidik Judi Susilo, menegaskan bahwa para tersangka melanggar Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Mereka diduga masuk dan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah,” ujar Judi Susilo.
Atas pelanggaran tersebut, ketiganya terancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp500 juta, sesuai dengan Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian.
Selain itu, mereka juga dikenai Pasal 113 UU Keimigrasian, yang mengatur hukuman tambahan bagi individu yang masuk atau keluar Indonesia tanpa melalui pemeriksaan resmi. “Ancaman pidana bagi pelanggaran ini adalah penjara maksimal satu tahun dan/atau denda hingga Rp100 juta,” ujar Ramdhani.
Red