istanapers.com.Jakarta,Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat sinergi dalam upaya mencegah dan menangani berbagai bentuk kejahatan terhadap anak, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan narkotika.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Ketua KPAI dan jajaran di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga menekankan pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan perspektif perlindungan anak, baik terhadap anak yang menjadi korban kejahatan maupun melalui langkah-langkah pencegahan.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan langkah konkret, mulai dari pencegahan, edukasi, hingga penindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan.
“Penanganan khususnya terkait TPPO dan lebih khusus lagi terhadap anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berupaya bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, Polri bersama KPAI selama ini telah melakukan pemetaan terhadap pelaku kejahatan melalui pemantauan di berbagai wilayah serta patroli siber.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi berbagai bentuk kejahatan terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual dan kekerasan yang terjadi di ruang digital.
Selain TPPO dan kekerasan seksual, penyalahgunaan serta peredaran narkotika juga menjadi perhatian karena anak-anak berpotensi menjadi korban maupun sasaran jaringan peredaran narkoba.
“Kita tidak ingin anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini menjadi korban atau menjadi objek dari orang-orang atau pelaku kejahatan yang memang menargetkan anak,” tegasnya.
Sebagai langkah penguatan koordinasi, Kapolri mengungkapkan bahwa Polri bersama KPAI serta kementerian dan dinas terkait turut membahas kemungkinan pengembangan aplikasi yang dapat mengintegrasikan koordinasi antarlembaga.
Melalui sistem tersebut, diharapkan proses komunikasi, koordinasi, serta penanganan kasus perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Sementara itu, Wakil Ketua KPAI Dr. Jasra Putra menyampaikan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan penegakan hukum dengan perspektif perlindungan anak.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain anak korban penyalahgunaan narkotika, TPPO, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik dan psikis.
Jasra juga mengapresiasi komitmen Kapolri dalam menerima berbagai masukan KPAI terkait pengarusutamaan perlindungan anak dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang menyambut masukan-masukan kami mengenai bagaimana mengarusutamakan perlindungan anak dalam penegakan hukum. Beliau juga menyampaikan komitmen terhadap upaya pemberatan hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk pelaku pedofilia,” ujar Jasra.
KPAI berharap penguatan sinergi bersama Polri dapat mendorong perlindungan anak menjadi bagian penting dalam kebijakan maupun pelaksanaan tugas kepolisian.
Dengan koordinasi yang semakin kuat, upaya pencegahan, pengawasan, serta penanganan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan anak diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi menjamin keamanan dan masa depan generasi penerus bangsa.
Red
