IstanaPers.com.Bitung,Laporan dugaan penyerobotan tanah milik Herman Loloh oleh perusahaan tambang PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) hingga kini belum menemui kejelasan. Hampir dua tahun sejak laporan dilayangkan ke Polresta Bitung, proses penanganannya dinilai lamban dan berputar-putar tanpa arah yang pasti.
Pihak keluarga, bersama penerima kuasa Herman Loloh, mengaku telah menempuh berbagai upaya demi mencari kepastian hukum. Dari mendatangi penyidik hingga KBO dan Kanit Reskrim, menghadap ke Kapolres Bitung, bahkan menyampaikan pengaduan resmi kepada Kapolda Sulawesi Utara. Namun hasilnya, nihil.
Pada 5 November 2024, Wakapolda Sulut Brigadir Jenderal Pol Bahagia Dachi sempat memberikan atensi khusus terhadap laporan ini. Ia mengundang penyidik, Kasat Reskrim Bitung, serta keluarga pelapor ke ruang kerjanya di Mapolda Sulut. Di sana, Wakapolda menegaskan bahwa kasus tersebut harus segera dituntaskan, dan memerintahkan agar seluruh perkembangan dilaporkan langsung kepadanya.
Namun, harapan keluarga Herman Loloh akan penyelesaian cepat dan adil belum juga terwujud.
“Perhatian Wakapolda memang memberi harapan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Prosesnya lambat dan mengaburkan siapa pelaku sebenarnya,” kata Robby Supit, seorang aktivis di Kota Bitung yang turut mengawal kasus ini.
Robby menilai penanganan yang berlarut-larut mengindikasikan adanya praktik tidak sehat dalam proses hukum. Ia menyayangkan langkah penyidik yang justru mengalihkan dugaan pelaku dari perusahaan tambang kepada Devie Ondang, individu yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berbeda kemudian dijadikan tumpang tindih —sertifikat yang diterbitkan saat ia masih berusia 13 tahun, berdasarkan surat keterangan lurah.
Lebih dari itu, pelapor juga diarahkan membuat laporan baru dengan tuduhan penggelapan dokumen oleh lurah dan camat, yang sejatinya bukan pelaku penyerobotan. Arah penyidikan dinilai menjauh dari pokok perkara.
“Yang jadi korban malah dipusingkan dengan laporan-laporan tambahan. Seakan-akan kasus utama tidak penting lagi,” ujar Robby.
Kantor Pertanahan Kota Bitung juga tak luput dari sorotan. Lembaga ini dinilai turut memperumit kasus dengan menerbitkan berita acara pengukuran ulang yang cacat administrasi, memindahkan objek tanah, serta mengeluarkan sejumlah surat yang isinya saling bertentangan. Akibatnya, tumpang tindih lahan pun tak terelakkan.
Situasi ini menjadi beban tersendiri bagi Neltje Loloh, anak dari Herman Loloh, yang kini telah lanjut usia. Harusnya ia menikmati masa tua dari hasil tanah keluarga. Namun kini justru menjadi korban dari sengketa yang belum menemukan keadilan.
“Kami sudah berjuang ke mana-mana. Tapi kami tak tahu lagi harus ke mana. Hukum seperti tidak berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Robby.
Melihat kompleksitas dan ketidakjelasan penanganan, pihak keluarga dan aktivis mendesak Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvianus, untuk turun tangan. Mereka berharap gubernur mengevaluasi kinerja kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional di daerah.
“Jika ada oknum-oknum mafia tanah yang bermain di balik lambannya penanganan ini, harus ada tindakan tegas. Tidak bisa dibiarkan,” tutup Robby.
Red
