IstanaPers.com.Manado,Musyawarah Besar Penambang Rakyat yang berlangsung di Manado pada 3–4 Mei 2025 menjadi simbol pergeseran kepercayaan dalam gerakan tambang rakyat. Menggunakan nama Aliansi Penambang Rakyat Sulut, forum ini menolak keterikatan dengan struktur dan anggaran dasar APRI.
“Ini bukan tentang organisasi formal lagi. Ini tentang siapa yang benar-benar berjuang,” kata Danny Kaloh, aktivis pertambangan rakyat dan mantan Ketua DPC APRI Kota Bitung.
Para penambang, menurutnya, kini justru menaruh kepercayaan kepada Jems Tuuk, eks Ketua DPW APRI Sulut yang kini tak lagi diakui oleh DPP APRI. Mereka menyebut Jems sebagai figur yang punya rekam jejak konsisten memperjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Jems pernah membawa rekomendasi WPR sampai ke gubernur lama. Sayangnya, birokrasi waktu itu lebih berpihak pada kepentingan korporasi,” ujar Danny. Kini, Jems disebut telah membangun komunikasi politik yang konstruktif dengan Gubernur Yulius Selvanus, hingga aspirasi WPR dibawa ke DPR RI dan disampaikan langsung ke Presiden Prabowo.
Menurut Danny, pembekuan DPW APRI Sulut justru memperlihatkan sikap tertutup DPP terhadap gerakan akar rumput. “Ini bukan lagi soal legalitas organisasi. Ini soal legitimasi perjuangan,” pungkasnya.
Apakah pergeseran kepercayaan ini akan menjadi titik balik perjuangan tambang rakyat, atau justru menciptakan jurang baru antara pusat dan daerah?
Red
