istanapers.com.Manado,Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul terdeteksinya 1.119 titik panas (hotspot) di 15 kabupaten dan kota sepanjang Januari hingga 25 Agustus 2026.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota, unsur Forkopimda, serta pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi menghadapi potensi Karhutla.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Yulius saat memimpin rapat koordinasi pengendalian Karhutla di Sulawesi Utara, Rabu (26/8/2026), di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda pemaparan materi, tetapi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pihak dalam mengantisipasi maupun menangani potensi kebakaran.
“Kita memang harus berkumpul. Kita perlu berdiskusi sekaligus melaksanakan arahan dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, serta arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia,” tegas Yulius.
Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 359 titik atau 32,09 persen dari total hotspot Sulut.
Selanjutnya, Kabupaten Bolaang Mongondow tercatat 213 titik, Bolaang Mongondow Utara 138 titik, Minahasa Selatan 124 titik, Minahasa Utara 98 titik, dan Minahasa Tenggara 64 titik.
Hotspot juga terpantau di Kota Bitung sebanyak 36 titik, Kepulauan Sangihe 20 titik, Kota Manado 15 titik, Kota Kotamobagu 13 titik, Bolaang Mongondow Selatan 11 titik, Kepulauan Talaud 10 titik, Bolaang Mongondow Timur 4 titik, serta Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa masing-masing 1 titik.
Gubernur Yulius mengapresiasi respons cepat TNI, Polri, Kodam, Basarnas dan seluruh unsur terkait yang telah bergerak melakukan penanganan di lapangan ketika terjadi kebakaran di sejumlah wilayah sejak awal Agustus.
Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca panas, angin kencang dan vegetasi yang semakin kering dapat mempercepat penyebaran api. Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini dan tidak menunggu kebakaran meluas.
“Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang, satu titik api kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ujarnya.
Pemprov Sulut juga menegaskan pentingnya pelaksanaan arahan pemerintah pusat, termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang peningkatan kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian ancaman Karhutla.
Instruksi tersebut menekankan optimalisasi peran pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, relawan dan seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, lahan, semak, vegetasi dan sisa vegetasi, harus dicegah dan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur meminta sosialisasi larangan pembakaran lahan dilakukan secara masif hingga ke tingkat masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta melibatkan masyarakat dalam pencegahan serta pelaporan setiap potensi kebakaran agar dapat segera ditindaklanjuti.
Sejumlah langkah yang perlu diperkuat meliputi inventarisasi dan pemetaan wilayah rawan Karhutla, peningkatan pemantauan hotspot, penghentian kegiatan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, pemadaman dini setiap titik api, serta pengaktifan dan optimalisasi posko penanganan Karhutla.
Yulius juga meminta seluruh 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara tidak bekerja sendiri-sendiri. Penanganan Karhutla harus dilakukan secara lintas sektor karena dampaknya dapat meluas terhadap lingkungan, aktivitas ekonomi dan pertanian, kesehatan hingga kehidupan masyarakat.
“Yang paling penting, kita harus memastikan bahwa masyarakat memahami kondisi saat ini dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.
Pemprov Sulut mengajak seluruh masyarakat, dunia usaha, pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh pemangku kepentingan bersama-sama meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan sejak dini dinilai menjadi kunci agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Red
