istanapers.com.Jakarta,Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pesan tegas kepada 152 pejabat yang baru dilantik agar senantiasa mengedepankan integritas, profesionalitas, serta pelayanan publik yang humanis dan tidak mempersulit masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Manajerial dan Fungsional yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Di hadapan para pejabat yang mengikuti pelantikan secara langsung maupun daring, Menteri Nusron mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
“Pesan kami dalam pelantikan ini, tolong layani masyarakat dengan baik dan tidak mempersulit urusan orang. Terlebih, ini para eselon tiga paling berdekatan dengan fungsi-fungsi layanan pertanahan kepada masyarakat,” tegas Nusron.
Menurutnya, sekitar 90 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, tingkat kepuasan masyarakat harus menjadi salah satu indikator utama keberhasilan kinerja seluruh jajaran kementerian.
Ia juga meminta petugas Kantor Pertanahan tidak sekadar menjalankan prosedur administratif, tetapi mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen pertanahan.
“Layani dengan hati. Kalau ada dokumen yang belum sesuai, jangan serta-merta ditolak, tetapi dibantu dan didampingi. Kondisi masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang sudah memahami persyaratan karena melek digital, tetapi masih banyak yang perlu dibimbing,” ujarnya.
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 152 pejabat resmi dilantik, terdiri atas 147 Pejabat Administrator, empat Pejabat Fungsional, serta satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada, yang dipercaya mengemban amanah sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN.
Kepada Irjen yang baru, Menteri Nusron menekankan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), disiplin aparatur, serta sistem pengawasan internal yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.
Ia berharap pengawasan tidak hanya dilakukan setelah ditemukan suatu persoalan, melainkan mampu menjadi sistem peringatan dini dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran.
“Kami berharap pengawasan sifatnya bukan post factum (setelah kejadian atau sesudah fakta tersebut terjadi), tapi pengawasan yang sifatnya early warning system atau peringatan dini. Kalau bisa sebelum kejadian, kita sudah lakukan mitigasi-mitigasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pesan Nusron.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam kesempatan tersebut, Pakta Integritas dibacakan oleh perwakilan pejabat yang dilantik, yakni Irjen ATR/BPN Wahyu Widada.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.
Bertindak sebagai saksi dalam prosesi tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Arief Muliawan, serta Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono.
Melalui pelantikan ini, Menteri Nusron berharap seluruh pejabat yang diberikan amanah mampu meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, memperkuat integritas birokrasi, serta menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pelayanan yang baik, menurut pesan Menteri ATR/Kepala BPN, harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar komitmen administratif.
Red
