istanapers.com.Jakarta,Gelombang kekecewaan masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR) mencuat dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (27/4/2026). Dalam pernyataan sikap politiknya, elemen masyarakat BMR menyuarakan tuntutan tegas kepada pemerintah pusat terkait isu pemekaran wilayah dan pemerataan pembangunan.
Aksi yang digelar di depan kantor Kementerian Dalam Negeri itu diwarnai orasi keras dari para aktivis. Koordinator aksi, Parindo Potabuga, menegaskan bahwa BMR memiliki sejarah panjang sebagai entitas yang telah berkontribusi bagi Republik Indonesia.
“BMR bukan wilayah kosong saat Indonesia merdeka. Kami memiliki tatanan adat, hukum, dan wilayah yang jelas sejak sebelum bergabung dengan Republik,” ujarnya dalam orasi.
Dalam pernyataannya, massa aksi menilai selama 76 tahun BMR diperlakukan tidak adil. Mereka mengklaim telah memberikan kontribusi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun menjaga stabilitas wilayah, namun belum diimbangi dengan perhatian dan pembangunan yang memadai dari pemerintah pusat.
“Aspirasi pemekaran yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik justru terhambat dan tidak mendapat kejelasan. Pembangunan yang dirasakan masih jauh dari harapan,” ungkap perwakilan massa aksi.
Selain itu, massa juga melontarkan peringatan keras terkait hubungan daerah dengan pemerintah pusat jika tuntutan mereka terus diabaikan. Mereka menyebut kekecewaan yang berlarut-larut dapat memicu meningkatnya tekanan dari masyarakat.
Meski demikian, para peserta aksi menegaskan bahwa tuntutan mereka berfokus pada keadilan dan pemerataan pembangunan, bukan untuk memecah persatuan bangsa.
Dalam aksi tersebut, masyarakat BMR menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait daerah persiapan (PP Desartada dan PP Petada), serta mencabut moratorium pemekaran daerah.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa, hanya keadilan dan realisasi janji kesejahteraan yang selama ini diharapkan,” tegas mereka.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Dalam Negeri terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi tersebut.
Red
