istanapers.com.Gorontalo,Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga April 2026 tercatat melampaui target yang telah ditetapkan. Di saat yang sama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan akan mengawasi ketat progres sejumlah proyek strategis agar tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan evaluasi progres realisasi APBD April 2026 yang dipimpin Gubernur Gusnar bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan Sekretaris Daerah Provinsi Sofian Ibrahim, Selasa malam (19/5/2026).
Dalam laporan yang disampaikan, realisasi fisik APBD April 2026 mencapai 33,42 persen atau melampaui target sebesar 7,31 poin. Sementara itu, realisasi keuangan tercatat 31,34 persen atau lebih tinggi 5,61 poin dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut disebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, baik dari sisi fisik maupun keuangan.
Dari total organisasi perangkat daerah (OPD), sebanyak 31 OPD telah mencapai target realisasi fisik dan keuangan. Sementara itu, masih terdapat dua OPD yang belum memenuhi target, yakni Badan Keuangan dan Dinas PUPR.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi OPD dengan capaian tertinggi, dengan realisasi fisik mencapai 41,42 persen dari target 26,65 persen. Disusul Inspektorat, DKPSDM, Satpol PP, dan Bappeda.
Untuk realisasi keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menempati posisi teratas dengan capaian 39,96 persen, diikuti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kominfo, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Dalam arahannya, Gubernur Gusnar memberikan perhatian khusus terhadap progres pembangunan SMA Pinogu. Ia meminta seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan dihitung secara detail agar tidak terjadi keterlambatan.
“Jangan sampai kita bertemu lagi bulan Juni ternyata pekerjaan baru mulai. Sekarang harus dihitung kapan pemilihan selesai, kapan kontrak berjalan, supaya mudah dikontrol dan tidak habis waktu,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti perencanaan proyek flyover Simpang Lima yang dinilai harus diselesaikan sesuai jadwal agar tidak mengganggu siklus penganggaran tahun berikutnya.
“Kalau lewat November kita kehilangan waktu. Tidak ada gunanya kita urus sekarang kalau penyelesaiannya terlambat sampai Desember,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, turut dipaparkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025. Provinsi Gorontalo mencatat indeks sebesar 84,08 dengan kategori A-, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Red
