istanapers.com.Kotamobagu,Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo menghadiri Seminar Hukum yang digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Selasa (4/8/2026).
Seminar hukum tersebut dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH, MH, dengan mengangkat tema “Konstruksi Hukum Penindakan Mega Korupsi Pertambangan: Penerapan Sanksi Kumulatif antara Korupsi dan Kejahatan Ekologi Guna Pemulihan Kerugian Negara.”
Kehadiran Bupati Boltim dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan perlindungan lingkungan.
Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Selain itu, seminar juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai perkembangan instrumen hukum dalam penanganan korupsi dan kejahatan lingkungan.
Pembahasan mengenai penerapan sanksi secara kumulatif menjadi salah satu poin penting dalam seminar. Pendekatan tersebut diarahkan agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mampu mengoptimalkan pemulihan kerugian negara serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Bagi pemerintah daerah, pemahaman terhadap aspek hukum dalam pengelolaan sektor pertambangan dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan berjalan sesuai aturan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membangun kesamaan perspektif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencegah praktik korupsi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Seminar Hukum Kejati Sulut ini dihadiri para pejabat utama Kejati Sulut, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu beserta jajaran, para kepala daerah dan unsur pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Bolaang Mongondow Raya, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan di Sulawesi Utara.
Melalui kehadirannya, Pemkab Boltim menegaskan dukungan terhadap penguatan penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Red
