Bupati Boltim Oskar Manoppo Ikuti Peluncuran Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Nasional

istanapers.com.Boltim,Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menghadiri secara virtual Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar (BPBA) Pendidikan Antikorupsi, Senin (11/05/2026), melalui aplikasi Zoom Meeting dari ruang kerja Bupati.

Peluncuran yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sejak usia dini.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, serta Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Di ruang kerjanya, Bupati Oskar Manoppo didampingi Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, pimpinan OPD, Ketua BPS, serta unsur TNI dan Polri.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan bahwa sekolah harus menjadi pusat pembentukan karakter dan budaya integritas.

“Melalui panduan pendidikan antikorupsi, kami berkomitmen menjadikan sekolah sebagai model budaya bersih. Kejujuran tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus menjadi bagian dari peradaban yang dimulai dari lingkungan pendidikan,” ujarnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas.

“Melalui kolaborasi yang harmonis dan penerapan kompetensi integritas sejak dini, kita sedang memastikan bahwa generasi 2045 adalah generasi yang memegang teguh kejujuran dalam setiap langkahnya,” kata Setyo.

Sementara itu, Bupati Oskar Manoppo menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Boltim terhadap implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh satuan pendidikan.

“Pemerintah Kabupaten menyambut baik peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar ini. Ini adalah langkah konkret untuk memutus mata rantai perilaku koruptif di masa depan. Sesuai instruksi Mendagri, kami diminta menyiapkan regulasi turunan untuk memastikan implementasi pendidikan antikorupsi berjalan optimal,” ungkapnya.

Diketahui, BPBA Pendidikan Antikorupsi merupakan bagian dari program strategis nasional KPK periode 2025–2029 yang bertujuan memperkuat budaya integritas di lingkungan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK.

Melalui metode insersi atau penyisipan materi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, program ini diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan transparan di masa mendatang.

 

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *