istanapers.com.Manado,Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., kembali menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara mencatat angka kemiskinan di daerah ini mengalami penurunan pada Maret 2026, sekaligus menjadikan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sulawesi.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Nomor 52/08/71/Th. XX yang dirilis pada 5 Agustus 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara turun dari 6,62 persen pada September 2025 menjadi 6,32 persen pada Maret 2026. Penurunan sebesar 0,30 persen poin tersebut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 172,13 ribu jiwa menjadi 164,78 ribu jiwa, atau turun sekitar 7,35 ribu jiwa.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan angka kemiskinan sebesar 6,32 persen, Sulawesi Utara berada di posisi terbaik di kawasan Sulawesi, mengungguli Sulawesi Selatan (7,24 persen), Sulawesi Barat (10,00 persen), Sulawesi Tenggara (10,02 persen), Sulawesi Tengah (10,46 persen), dan Gorontalo (12,16 persen).
Tak hanya itu, capaian tersebut juga menempatkan Sulawesi Utara dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah secara nasional, mencerminkan keberhasilan pembangunan yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, mengatakan penurunan angka kemiskinan merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Keberhasilan ini bukan hasil kerja satu pihak, melainkan buah dari kolaborasi semua elemen. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat program-program yang berpihak kepada rakyat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” ujar Gubernur.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan terus mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis seperti pertanian, perikanan, UMKM, investasi, dan pariwisata agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Sementara itu, BPS juga mencatat garis kemiskinan di Sulawesi Utara pada Maret 2026 meningkat menjadi Rp578.499 per kapita per bulan dibandingkan September 2025. Namun, di tengah meningkatnya standar kebutuhan hidup tersebut, angka kemiskinan justru berhasil ditekan.
Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus menjadi sinyal positif bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah berjalan pada arah yang tepat.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mempertahankan tren positif tersebut melalui penguatan sinergi lintas sektor, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Dengan capaian ini, Sulawesi Utara tidak hanya mempertahankan predikat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sulawesi, tetapi juga mempertegas komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat.
Red
