istanpers.com.Jakarta,Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan komitmen bersama seluruh jajaran Pemasyarakatan di Indonesia untuk memberantas peredaran handphone ilegal, pungutan liar (pungli), dan narkoba (halinar) di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), serta Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Penegasan ini disampaikan melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Halinar, yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, bersama para Pimpinan Tinggi Pratama Ditjenpas di Jakarta, Senin (20/10/2025). Acara tersebut juga diikuti secara virtual oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia.
“Komitmen ini bukan sekadar tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata. Kami menegaskan agar tidak terjadi lagi pelanggaran keamanan seperti peredaran handphone, pungli, dan narkoba, termasuk penipuan terhadap Warga Binaan. Tidak boleh ada kekerasan terhadap Warga Binaan. Jika masih ditemukan pelanggaran, akan dilakukan evaluasi dan hukuman disiplin,” tegas Dirjenpas Mashudi.
Mashudi menambahkan, petugas yang terbukti melanggar akan diberi sanksi tegas.
“Petugas yang terlibat akan dicopot dan diperiksa. Sebagai upaya pencegahan, kami telah menyediakan fasilitas Warung Telekomunikasi Khusus (Wartelsus) untuk menggantikan penggunaan handphone di blok hunian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mashudi menyampaikan bahwa kasus narkoba yang diduga melibatkan publik figur Ammar Zoni tengah ditangani oleh Polsek Cempaka Putih, dan Ditjenpas siap bersinergi dengan Kepolisian serta Aparat Penegak Hukum lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa 150 petugas yang melakukan pelanggaran akan menjalani pelatihan disiplin di Nusakambangan.
“Dengan penandatanganan komitmen ini, kami menegaskan bahwa Pemasyarakatan bertekad memerangi peredaran halinar dan segala bentuk pelanggaran lainnya,” tegas Mashudi.
Penandatanganan Komitmen Bersama ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Kanwil dan UPT Pemasyarakatan di Indonesia. Sejumlah pimpinan daerah turut menyuarakan tekad yang sama dalam menjaga integritas dan kebersihan lingkungan Pemasyarakatan.
Kakanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah, Putu Murdiana, menegaskan pihaknya berkomitmen menutup celah peredaran barang terlarang di seluruh Lapas dan Rutan. Sementara Kepala Lapas Labuhan Bilik, Leonardo Pandjaitan, menekankan pentingnya komitmen nyata dari petugas.
“Deklarasi ini bukan sekadar seremonial. Petugas harus aktif menciptakan Lapas yang bersih, aman, dan bermanfaat,” ujarnya.
Dari Lapas Narkotika Muara Sabak, M. Askari Utomo menyatakan petugas siap menjadi contoh integritas dan tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba maupun penyalahgunaan wewenang.
Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menegakkan nilai-nilai integritas.
Senada, Kakanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan, Mulyadi, menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata tekad bersama mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas tinggi. Adapun Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan bahwa integritas menjadi kunci membangun kepercayaan publik dan menjaga marwah institusi.
Langkah nasional ini menjadi momentum penting bagi Ditjenpas dalam memperkuat reformasi Pemasyarakatan. Melalui komitmen bersama dan pengawasan berkelanjutan, Ditjenpas berharap dapat menciptakan sistem Pemasyarakatan yang bersih, transparan, berintegritas, dan bebas dari halinar demi terwujudnya keadilan serta keamanan yang lebih baik.
Red
