istanapers.com.Manado,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyetujui revisi Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Persetujuan tersebut disampaikan lima fraksi DPRD Sulut dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, Senin (24/8/2026). Lima fraksi tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Gerindra.
Revisi KUA-PPAS dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap postur perubahan anggaran, terutama target pendapatan, belanja dan pembiayaan di tengah tahun anggaran berjalan. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD murni serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, menyampaikan bahwa pada perubahan tersebut terjadi peningkatan signifikan pada sisi pendapatan daerah. Pendapatan yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp3,168 triliun disesuaikan menjadi Rp3,228 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp59,32 miliar.
Sementara itu, alokasi belanja daerah juga mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya sebesar Rp3,008 triliun menjadi sekitar Rp3,194 triliun. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tetap dipertahankan sebesar Rp210,6 miliar.
Dalam rapat paripurna yang sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara turut menyampaikan penjelasan atas Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan, di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah, Pemprov Sulut terus mengambil langkah cepat dan terukur melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, serta penerapan prinsip Money Follow Program Priority.
Menurutnya, anggaran perubahan harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain percepatan konektivitas jalan dan jaringan irigasi, perlindungan sosial dan kesehatan, penguatan Universal Health Coverage (UHC) dan jaminan sosial ketenagakerjaan, penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
“Anggaran perubahan diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Gubernur Yulius.
Selain membahas perubahan KUA-PPAS, Pemprov Sulut dalam rapat paripurna tersebut juga menyampaikan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara dapat berlangsung secara adil, inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Yulius menekankan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Sulut, jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi Sulut serta perwakilan BUMD.
Red
