IstanaPers.com.Bitung,Sebuah konflik hukum yang telah berlangsung dua tahun mengenai dugaan penyerobotan tanah oleh anak perusahaan tambang raksasa Archi Indonesia telah menempatkan Polres Bitung dalam sorotan tajam. Kritik publik semakin keras, menyusul tidak adanya perkembangan berarti dalam penanganan kasus tersebut.
Pada selasa 20 Mei 2025, keluarga Herman Loloh, yang tanahnya diduga telah ditambang tanpa izin, mendatangi Polres Bitung bersama anggota ormas Permesta, menuntut kejelasan langsung dari Kapolres AKBP Albert Zai.
Namun harapan itu pupus. Kapolres tidak hadir dan disebut sedang menghadiri acara serah terima 2 pejabat polres bitung kasat reskrim dan kasat intel bitung yang baru serta rapat dengan legislatif. Penerimaan dilakukan oleh pejabat menengah, yang mengaku kesulitan menangani kasus karena “pergantian penyidik dan perubahan data dari BPN.”
Padahal surat BPN tertanggal 9 Juni 2023 menyatakan secara jelas bahwa tanah SHM 157 milik Devie Ondang dan SHM 135/136 milik Herman Loloh berada di lokasi berbeda. Artinya, perusahaan tambang telah menambang di lahan yang bukan milik mereka.
Robby Supit selaku Kuasa keluarga Loloh mempertanyakan logika penegakan hukum Polres Bitung yang hanya menetapkan Devie Ondang sebagai tersangka, dan tidak menyentuh PT MSM dan PT TTN.
“Kalau Devie dituduh memanipulasi dokumen, lalu siapa yang menambang dan meraup keuntungan dari tanah itu? Perusahaan kan pelakunya juga!” ujar Robby Supit.
Polisi berdalih bahwa “perusahaan berbeda karena berbentuk badan hukum.” Pernyataan ini dianggap mengabaikan prinsip hukum pidana modern yang bisa menjerat korporasi dan jajaran direksinya.
Kasus ini mencerminkan bagaimana sistem hukum Indonesia masih goyah saat berhadapan dengan kekuatan modal. Ketika emas terus mengalir dari perut tanah Sulawesi, keadilan tampak jalan di tempat.
Red
