istanapers.com.Malut,Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Maluku Utara.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Sherly saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara yang digelar di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, Kamis (18/6/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Statistik Ekonomi Akurat, Pembangunan Tepat” itu turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti, unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta jajaran BPS se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa meskipun Maluku Utara saat ini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih didominasi sektor pertambangan dan belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata kepada masyarakat.
“Sekitar 90 persen ekonomi Maluku Utara masih ditopang sektor pertambangan yang bersifat ekstraktif. Sementara sektor perikanan, perkebunan, dan sektor rakyat lainnya masih memiliki kontribusi yang relatif kecil,” ungkap Sherly.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan kesejahteraan secara lebih luas dan berkelanjutan. Untuk itu, data yang akurat melalui Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Menurut Sherly, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi usaha di setiap daerah, mulai dari desa hingga perkotaan. Data tersebut akan membantu pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor yang berkembang, kebutuhan permodalan, hingga akses pasar yang dibutuhkan pelaku usaha.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, tetapi menjadi fondasi dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Maluku Utara ke depan,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan para petugas sensus untuk mengedepankan pendekatan yang humanis saat melakukan pendataan di lapangan. Ia meminta petugas menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, memanfaatkan bahasa lokal jika diperlukan, serta memastikan seluruh usaha, termasuk usaha mikro, rumahan, dan pelaku usaha digital, dapat terdata dengan baik.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memberikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menilai komitmen yang ditunjukkan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.
BPS mencatat terdapat sekitar 90.800 unit usaha di Maluku Utara yang akan menjadi sasaran pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan yang mendorong lahirnya sektor-sektor ekonomi baru di luar pertambangan, seperti perkebunan, perikanan, industri pengolahan, hingga pariwisata.
Di akhir kegiatan, seluruh pihak diajak menyukseskan pelaksanaan SE2026 melalui gerakan TIER, yakni Terima petugas sensus dengan baik, Isi data secara jujur dan benar, serta memastikan data yang diberikan tetap Erat/Rahasia karena dilindungi oleh undang-undang.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, BPS, petugas lapangan, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi pijakan penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi Maluku Utara yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.
Red
