istanapers.com.Manado,Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut tersebut juga dirangkaikan dengan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Tahlis Gallang, SIP, MM, anggota DPRD Sulut serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Yulius mengatakan penyusunan RAPBD 2027 merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang telah disepakati pemerintah daerah bersama DPRD pada 14 Agustus 2026.
Penyusunan RAPBD tersebut berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan mengedepankan tiga prinsip utama tata kelola fiskal, yakni kehati-hatian, adaptif dan antisipatif.
Dalam kerangka awal RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3,242 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp3,043 triliun.
Selain itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp41,237 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp240,623 miliar.
Gubernur menjelaskan, angka-angka tersebut masih dapat mengalami penyesuaian seiring dengan penetapan alokasi Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.
Pemprov Sulut memastikan kebijakan anggaran tetap diarahkan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan mendukung delapan prioritas pembangunan daerah. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengembangan skema pembiayaan kreatif juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Yulius juga menyampaikan capaian Sulawesi Utara di tingkat nasional. Pada Jumat (18/9/2026), Pemprov Sulut meraih Predikat Terbaik 1 sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sulawesi untuk kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan.
Atas capaian tersebut, Sulawesi Utara mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp2 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut akan dialokasikan secara akuntabel sesuai petunjuk teknis kementerian.
Sementara itu, terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sulut atas berbagai saran dan masukan selama proses pembahasan.
Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat program pro-rakyat, menangani kondisi mendesak, mendukung solidaritas kemanusiaan, serta melakukan efisiensi dan realokasi kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Gubernur menegaskan, keputusan terhadap Perubahan APBD 2026 bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dan DPRD dalam menjalankan amanah masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan anggaran dengan disiplin, integritas dan tanggung jawab sehingga program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.
“Mari kita kawal implementasinya dengan kerja nyata, kedisiplinan tinggi, integritas dan rasa tanggung jawab penuh demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” tegas Gubernur.
Red
