istanapers.com.Jakarta,Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan informasi mengenai rencana pemadaman internet nasional selama tiga hari pada 25 hingga 27 September 2026 adalah hoaks.
Informasi tersebut beredar melalui sebuah dokumen yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan judul “Surat Peringatan” bernomor B-486/KKD/HM.01.02/09/2026.
Dalam dokumen palsu itu tercantum nama dan tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Dokumen tersebut juga memuat klaim mengenai adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan dokumen tersebut merupakan dokumen palsu. Ia memastikan tidak ada kebijakan pemadaman internet nasional sebagaimana informasi yang beredar.
“Surat peringatan pemadaman internet nasional yang mengatasnamakan kementerian kami adalah murni tindakan pemalsuan dan berita bohong. Tidak ada rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026,” tegas Angga di Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Menurut Angga, layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat tetap berjalan normal.
Layanan seluler dan jaringan fiber optik juga dipastikan tetap beroperasi seperti biasa. Komdigi sekaligus membantah adanya gangguan besar pada satelit komunikasi nasional seperti yang disebut dalam dokumen tersebut.
“Seluruh layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat dipastikan berjalan dengan normal, aman, dan lancar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Komdigi juga mengimbau masyarakat tidak melakukan penarikan uang tunai secara berlebihan maupun menghindari transaksi digital karena terpengaruh isu pemadaman internet nasional.
Sistem perbankan dan ATM dipastikan tetap beroperasi normal.
Sementara itu, Komdigi bersama aparat penegak hukum (APH) tengah menelusuri pihak yang membuat dan menyebarkan dokumen palsu tersebut.
Penelusuran dilakukan untuk mengetahui sumber pembuatan dokumen, pola penyebaran, hingga pihak yang bertanggung jawab.
“Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menangani pihak yang membuat maupun menyebarkan dokumen palsu ini. Ruang digital tidak boleh digunakan untuk menciptakan kepanikan melalui informasi yang tidak benar,” kata Angga.
Komdigi meminta masyarakat tidak meneruskan dokumen tersebut. Informasi terkait kebijakan pemerintah maupun kondisi layanan komunikasi digital diminta terlebih dahulu diperiksa melalui kanal resmi pemerintah.
Komdigi juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dapat memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, termasuk Pasal 45A ayat (3).
“Kami meminta masyarakat tidak panik dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Cek terlebih dahulu melalui kanal resmi Komdigi sebelum meneruskan informasi kepada keluarga, kerabat, maupun masyarakat lainnya,” pungkas Angga.
Komdigi menyatakan informasi mengenai kondisi jaringan dan kebijakan komunikasi digital akan terus disampaikan melalui kanal resmi kementerian di komdigi.go.id.
Red
