istanapers.com.Jakarta,Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima audiensi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjaga keamanan ruang digital nasional, khususnya pemberantasan judi online, penipuan daring, penyebaran hoaks, hingga berbagai bentuk kejahatan siber yang meresahkan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Kapolri menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital yang semakin pesat harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat serta langkah penegakan hukum yang cepat, tepat, dan terukur.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan di ruang digital.
“Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi, sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital dapat kita eliminasi dan dapat kita lakukan upaya-upaya penanganan secara cepat,” ujar Kapolri.
Kapolri menyebut sejumlah kejahatan digital, seperti penipuan online, judi daring, hingga love scam, merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama.
Selain itu, maraknya penyebaran informasi bohong atau hoaks juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia berharap kerja sama Polri dan Komdigi yang telah diperkuat melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada April 2026 dapat semakin meningkatkan efektivitas pencegahan maupun penindakan terhadap kejahatan digital.
“Semoga kolaborasi kita, dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan pada bulan April lalu, dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan digital nasional di Indonesia,” ungkapnya.
Menkomdigi Apresiasi Langkah Polri Berantas Judi Online
Sementara itu, Menkomdigi Meutya Viada Hafid menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah Polri dalam mengungkap jaringan perjudian online, termasuk jaringan yang memiliki keterkaitan dengan pelaku lintas negara.
Menurut Meutya, kompleksitas persoalan di ruang digital tidak dapat ditangani oleh Komdigi sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum serta koordinasi yang kuat antarlembaga.
Berbagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah meliputi praktik jual beli data, penipuan daring, judi online, pornografi, perundungan digital, misinformasi, hingga penyebaran hoaks.
“Permasalahan ini cakupannya sangat luas apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum (enforcement),” kata Meutya.
Ia berharap penguatan koordinasi tersebut dapat mempercepat penanganan laporan masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan digital.
Perlindungan Infrastruktur Telekomunikasi Jadi Perhatian
Selain membahas pemberantasan kejahatan siber, audiensi tersebut turut menyoroti pentingnya perlindungan terhadap infrastruktur telekomunikasi nasional.
Meutya mengungkapkan bahwa aksi pencurian kabel maupun perangkat telekomunikasi, termasuk perangkat Base Transceiver Station (BTS), dapat mengakibatkan terganggunya jaringan internet dan layanan komunikasi masyarakat.
Karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan Polri terhadap berbagai kasus pencurian perangkat infrastruktur digital.
Menkomdigi juga menegaskan kesiapan kementeriannya untuk terus memperkuat koordinasi dengan jajaran kepolisian, baik melalui langkah pencegahan, peningkatan literasi digital, maupun dukungan terhadap proses penegakan hukum.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Polri dan Komdigi diharapkan mampu menghadirkan ruang digital yang semakin aman, sehat, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam merespons keresahan publik terhadap maraknya kejahatan digital, sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat.”
Red
