IstanaPers.com.Bitung,Keluarga besar Herman Loloh resmi mengirimkan surat pencegahan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, sebagai respons atas proyek pembangunan jalan alternatif yang dilakukan oleh PT Meares Soputan Mining (PT MSM) di atas tanah milik sah mereka.
Langkah ini diambil menyusul tidak adanya penghentian kegiatan proyek jalan raya yang jelas-jelas berdiri di atas lahan bersertifikat SHM milik Herman Loloh, padahal telah ditegaskan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam surat No. B-1574/P.1/Dek/05/2024, agar PT MSM segera menyelesaikan ganti rugi atas tanah yang diserobot dan dijadikan wilayah pertambangan.
Lebih dari itu, BPN Kota Bitung juga telah mengakui tanah tersebut sebagai milik sah keluarga Herman Loloh, dan belum pernah diperjualbelikan kepada PT MSM maupun kepada pihak ketiga mana pun.
Namun, hingga berita ini diturunkan, proyek jalan terus berjalan tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan terkesan melenggang tanpa verifikasi menyeluruh dari instansi teknis. Melalui surat pencegahan tersebut, keluarga meminta agar Balai Jalan tidak melakukan serah terima lahan atau pekerjaan konstruksi apa pun di atas tanah mereka, sebelum status hukum diselesaikan secara tuntas.
“Kami menolak keras proyek pembangunan yang dilakukan di atas tanah kami tanpa izin, tanpa ganti rugi, dan tanpa dasar hukum yang sah. Negara harus hadir melindungi hak rakyat,” ujar Neltje Loloh perwakilan keluarga Herman Loloh.
Keluarga juga menyoroti lemahnya kehati-hatian Balai Jalan Nasional dalam meneliti dokumen legalitas lahan, serta meminta agar lembaga pemerintah tersebut menjalankan asas profesionalitas, ketelitian, dan taat hukum dalam setiap tahapan pembangunan.
Mereka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan hak milik individu, apalagi dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan agraria.
Kini publik menanti langkah nyata dari Balai Jalan Nasional Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional tidak menjadi alat penindasan terhadap masyarakat sipil yang sah secara hukum.
Red
