istanapers.com.Jakarta,Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Peraturan tersebut menjadi pedoman teknis bagi berbagai platform digital dalam menjalankan kewajiban melindungi anak-anak saat menggunakan layanan di ruang digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, penerbitan aturan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet.
Menurutnya, melalui Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari PP TUNAS, pemerintah menetapkan bahwa anak di bawah usia 16 tahun tidak lagi diperbolehkan memiliki akun pada platform digital yang tergolong berisiko tinggi.
“Pemerintah mengambil langkah penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Melalui aturan ini, anak di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi,” ujar Meutya, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, saat ini anak-anak menghadapi berbagai ancaman nyata di ruang digital, mulai dari paparan konten pornografi, perundungan siber (cyberbullying), hingga berbagai bentuk penipuan daring.
Karena itu, pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat agar orang tua tidak harus menghadapi sendiri dampak negatif dari penggunaan teknologi digital oleh anak-anak.
Dalam peraturan tersebut juga diatur tahapan implementasi kebijakan perlindungan anak di platform digital. Implementasi akan dimulai secara bertahap pada 28 Maret 2026, yang diawali dengan penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa platform yang termasuk dalam tahap awal implementasi antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
Meutya mengakui bahwa kebijakan ini mungkin memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak, baik dari penyedia platform maupun masyarakat. Namun menurutnya langkah tersebut penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda.
Ia juga menyebut Indonesia menjadi salah satu negara non-Barat yang berani mengambil langkah tegas dalam perlindungan anak di ruang digital.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap ruang digital Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi anak-anak, sekaligus memastikan bahwa transformasi digital tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap generasi muda.
“Kita ingin teknologi memanusiakan manusia dan mendukung perkembangan generasi muda secara utuh,” pungkasnya.
Red
