IstanaPers.com.Bitung,Insiden dugaan intimidasi terhadap seorang wartawan kembali terjadi ke permukaan. Kali ini, Ketua DPD Barisan Insan Fisabillah Indonesia (BIFI) Sulawesi Utara, Randi Daeng, diduga melakukan tindakan kekerasan verbal dan fisik terhadap jurnalis lokal,bernama Fernando alias Nando, pada Jumat siang, 11 Juli 2025 di Kafe Ewako, Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung.
Peristiwa bermula ketika Fernando menanyakan kenapa waktu itu saya lagi melakukan peliputan untuk pengambilan video dan gambar kok Randi Daeng secara tiba-tiba menarik kerah baju Fernando di hadapan sejumlah orang di lokasi. Aksi tersebut mengejutkan banyak pihak, terutama rekan-rekan wartawan yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Mereka menilai tindakan itu sebagai bentuk intimidasi dan pelecehan terhadap kebebasan pers.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan antara Randi Daeng dan Fernando telah berlangsung sejak bulan Mei 2025 pada malam hari. Saat itu, di sekitar kawasan Dansatrol Bitung lagi ramai aktivitas BBM ilegal, Randi Daeng diduga merampas ponsel milik Fernando dan menghapus sejumlah data berupa foto dan video tanpa izin. Data tersebut diduga berkaitan dengan dugaan aktivitas ilegal penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang berhasil didokumentasikan oleh Fernando.
Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak pribadi dan profesional seorang jurnalis. Banyak kalangan menilai hal ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 8 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa wartawan berhak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, sedangkan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap tindakan yang menghambat kerja pers dapat dipidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimal Rp 500 juta.
Lebih lanjut, jika terbukti melakukan penghapusan data tanpa izin, Randi Daeng juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 30 dan 32. Sanksinya berupa pidana penjara maksimal delapan tahun dan/atau denda hingga Rp 2 miliar.
Dari perspektif hukum pidana, tindakan menarik kerah baju di depan umum juga berpotensi melanggar Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, serta Pasal 368 tentang pemerasan dan ancaman.
Selain aspek hukum, tindakan ini juga mencederai etika demokrasi dan nilai-nilai jurnalisme. Dewan Pers dalam Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan harus bebas dari intimidasi dan tekanan dalam menjalankan profesinya. Tindakan Randi Daeng, bila terbukti, merupakan pelanggaran nyata terhadap etika tersebut.
Sejumlah organisasi jurnalis di Sulawesi Utara pun mulai menyuarakan keprihatinan dan meminta aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas untuk memastikan perlindungan terhadap wartawan dan kebebasan pers di daerah.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Randi Daeng belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut.
Tim Red
