istanapers.com.Kabupaten Pasuruan,Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan sebanyak 1.048 ton udang impor yang diduga tidak sesuai peruntukan di sejumlah wilayah Jawa Timur. Dari hasil pengawasan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp405,8 miliar.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, udang impor yang diperuntukkan bagi kebutuhan ekspor tidak boleh masuk dan beredar di pasar dalam negeri.
“Kami tidak akan membiarkan udang impor yang seharusnya untuk kebutuhan ekspor justru masuk ke pasar lokal. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi KKP, Selasa (22/9/2026).
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menjelaskan, udang tersebut berasal dari Kanada, Argentina, dan Ekuador dan masuk ke Jawa Timur melalui Kawasan Berikat.
Sesuai ketentuan, udang yang masuk melalui jalur tersebut diperuntukkan untuk diolah dan selanjutnya wajib diekspor kembali.
Dalam pengawasan tersebut, KKP menyegel 19,16 ton udang pink asal Kanada yang berada di wilayah Probolinggo dan Pasuruan. Selain itu, petugas mengamankan 885,3 ton udang merah asal Argentina serta 144 ton udang vaname asal Ekuador.
Pengamanan dilakukan untuk memastikan komoditas impor tersebut tidak didistribusikan ke pasar lokal.
Pung mengatakan, pengawasan ini juga merupakan respons cepat KKP terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan distribusi udang impor ke pasar dalam negeri.
Selain menegakkan aturan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga iklim usaha perikanan sekaligus melindungi pembudidaya udang nasional.
“Pengawasan ini penting untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan memastikan hasil budidaya udang nasional dapat terserap dengan baik,” katanya.
KKP memastikan proses hukum akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran. Jika terbukti melakukan pelanggaran administratif, proses akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara jika ditemukan unsur pidana, perkara akan ditindaklanjuti melalui proses hukum pidana.
“Kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran komoditas perikanan impor. Setiap pelanggaran akan kami tindak sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku,” tegas Pung.
Dalam proses pengawasan tersebut, Ditjen PSDKP juga menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi dan pendalaman sesuai kewenangan masing-masing.
Jika dalam pendalaman ditemukan indikasi ketidakpatuhan di bidang perpajakan, DJP akan melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Red
