istanapers.com.Morowali-Sulteng,Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut yang diduga ilegal di wilayah pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penghentian dilakukan setelah ditemukan kegiatan reklamasi dan pembangunan jeti tanpa dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Tindakan penghentian sementara tersebut dilakukan oleh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Sabtu (28/2) dan Senin (2/3/2026).
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan penghentian dilakukan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan para pelaku usaha belum memiliki dokumen PKKPRL sebagai syarat dasar pemanfaatan ruang laut.
“Benar, kami stop sementara aktivitas reklamasi dan penggunaan jeti karena pelaku usaha belum memiliki dokumen PKKPRL,” ujar Ipunk, sapaan akrabnya, Selasa (3/3/2026).
Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk penegakan aturan sekaligus upaya mencegah kerusakan sumber daya ikan serta lingkungan laut akibat pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan.
“Pemanfaatan ruang laut termasuk sumber daya yang ada di dalamnya harus berpihak kepada ekologi sehingga kelestariannya tetap terjaga,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menjelaskan bahwa pelanggaran dilakukan oleh tiga perusahaan dengan luas reklamasi yang berbeda.
PT BTIIG melakukan reklamasi seluas 2,799 hektare, PT WXT seluas 7,714 hektare, dan PT BI seluas 1,336 hektare.
Menurut Sumono, penghentian sementara ini merupakan langkah yang diambil oleh petugas Pengawas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) guna menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung.
Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kurniawan, menambahkan bahwa aktivitas tersebut diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Selanjutnya, terhadap para pelaku usaha akan dilakukan proses pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemerintah terus mendorong kebijakan ekonomi biru untuk menjaga ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Menjaga ekologi ini penting sekali, karena kalau sudah rusak, dampaknya tidak hanya membahayakan ekosistem di dalamnya, tetapi juga mengancam kehidupan manusia,” ujar Trenggono.
Red
