istanapers.com.Jakarta,Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait upaya reformasi Polri. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi, komisi menyediakan dua kanal resmi penyampaian aspirasi, yakni WhatsApp di nomor 0813-1797-771 serta surel/email di alamat setkomisireformasipolri@setneg.go.id.
“Kami mengundang masyarakat luas yang mau berpartisipasi dalam memberi masukan,” ujar Jimly. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi reformasi Polri. “Selama satu bulan ini kami berharap mendapat banyak masukan,” tambahnya.
Inisiatif pembukaan saluran komunikasi publik ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar Tim Percepatan Reformasi Polri bersifat terbuka dan responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat.
“Bapak Presiden memberi arahan supaya tim ini terbuka mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan. Seluruh masyarakat punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, dan mengayomi rakyat,” tutur Jimly.
Komisi Percepatan Reformasi Polri beranggotakan sepuluh tokoh yang terdiri dari mantan pejabat tinggi negara, akademisi, hingga petinggi Polri, yaitu: Jimly Asshiddiqie, Ahmad Dofiri, Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti.
Komisi ini dibentuk untuk melakukan kajian menyeluruh terkait institusi Polri, termasuk menilai kekuatan, kelemahan, serta langkah strategis yang dibutuhkan untuk mewujudkan kepolisian yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.
Red
