istanapers.com,Kotamobagu,Pemerintah Kota Kotamobagu kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu, Senin (29/6/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD bukan sekadar agenda rutin tahunan atau pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
“Ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Weny Gaib.
Ia menjelaskan, sepanjang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Kotamobagu terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut membuahkan hasil positif. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemkot Kotamobagu kembali berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Kotamobagu kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang juga merupakan Opini WTP yang ke-13 kali secara berturut-turut,” ungkapnya.
Atas pencapaian tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kotamobagu atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama ini.
Selain membahas pertanggungjawaban APBD, Rapat Paripurna juga dirangkaikan dengan penyerahan tiga Ranperda inisiatif DPRD Kota Kotamobagu, yakni Ranperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, serta Ranperda tentang Kepemudaan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menyatakan pihak eksekutif menyambut baik dan siap mengawal pembahasan ketiga Ranperda tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Mengingat pentingnya tiga rancangan peraturan daerah tersebut dalam mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan daerah, maka pihak eksekutif menyatakan menerima dan menyambut baik pengajuan tiga Ranperda inisiatif DPRD Kota Kotamobagu tersebut untuk kemudian dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, S.E., dan dihadiri Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., para pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., para asisten, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
Red
