istanapers.com.Jakarta,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Dalam pengungkapan kasus yang diumumkan pada Kamis (4/6/2026), KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat tinggi hingga staf di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Delapan tersangka tersebut yakni SK selaku Wakil Menteri Imipas periode 2025–2026 yang sebelumnya menjabat Dirjen Imigrasi tahun 2023–2024, SMG selaku Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025, JS selaku Direktur Izin Tinggal, BGS dan TBS yang menjabat Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, RAA selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024–2025 sekaligus Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat periode 2025–2026, JSP selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, serta GST yang merupakan staf Subdirektorat Izin Tinggal.
KPK langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama, terhitung mulai 4 hingga 23 Juni 2026. Tersangka JSP, GST, dan RAA ditahan di Rutan Cabang ACLC KPK, sedangkan SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan yang ditangani KPK pada 2025. Selain itu, penyidik juga menindaklanjuti temuan PPATK terkait ketidaksesuaian laporan transaksi keuangan milik 35 pegawai Kementerian Imipas.
Berdasarkan hasil penyelidikan, SK diduga melakukan praktik pemerasan melalui JS dengan cara meminta bagian dari proses pengurusan izin tinggal WNA. Selanjutnya, JS diduga memerintahkan BGS dan TBS untuk menarik biaya tambahan kepada pemohon sehingga setiap dokumen izin tinggal yang diproses memiliki tarif tertentu.
KPK mengungkap bahwa selama periode 2022–2026, praktik tersebut diduga berhasil mengumpulkan dana sedikitnya Rp145,5 miliar melalui penggunaan rekening nominee. Uang tersebut disebut dibagikan setiap pekan menggunakan sistem kode tertentu.
Dalam proses distribusi dana, penyidik menemukan penggunaan istilah khusus seperti “malaikat” yang merujuk kepada pejabat tinggi di lingkungan Ditjen maupun Kementerian Imipas. Selain itu, terdapat pula kode pembayaran yang menggunakan istilah dunia musik seperti vokalis, gitaris, backing vocal hingga koreografer untuk menggambarkan aliran dana kepada pihak-pihak tertentu.
Dari pengungkapan kasus tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti dengan total nilai mencapai Rp17,5 miliar. Barang bukti tersebut meliputi tujuh unit mobil, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, saldo rekening, mata uang asing hingga sejumlah aset kripto.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
KPK menegaskan penyidikan perkara masih akan terus dikembangkan, termasuk mendalami kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta mengusut kemungkinan adanya modus lain dalam praktik korupsi pengurusan izin tinggal WNA tersebut.
Red
