istanapers.com.Jakarta,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap SJL, Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) periode 2025–2030, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
SJL selanjutnya ditahan KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026. Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga SJL menetapkan fee sebesar 10 persen dari sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Bolmut.
SJL juga diduga memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolmut untuk mengatur pemenang proyek sekaligus memberikan fee sebesar 4 persen. Sementara itu, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diduga mendapatkan fee sebesar 1 persen.
Dalam salah satu proyek, pihak swasta diduga menyerahkan uang sebesar Rp130 juta atas permintaan SJL. Uang tersebut disebut sebagai bagian dari fee 10 persen untuk proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Kabupaten Bolmut, dengan nilai proyek sekitar Rp1,9 miliar.
Selain dugaan pemerasan, KPK juga menduga SJL menerima gratifikasi dalam kurun waktu 2023 hingga 2026 dengan total mencapai Rp11,14 miliar.
Penerimaan tersebut diduga terjadi saat SJL menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bolmut pada 2023–2024 dan kemudian sebagai Bupati Bolmut periode 2025–2030 pada 2025–2026.
Dalam rangkaian OTT tersebut, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti dari beberapa lokasi, di antaranya uang tunai senilai Rp200 juta.
Atas dugaan perbuatannya, SJL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
KPK menilai praktik pengaturan proyek sejak awal dapat membuat tahapan pengadaan barang dan jasa hanya menjadi formalitas.
Lembaga antirasuah itu juga terus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan berintegritas melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU).
Selain itu, KPK melakukan pemantauan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bolmut melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Kedua instrumen tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap titik-titik rawan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, sehingga potensi praktik serupa dapat diminimalkan.
Red
