istanapers.com.Bitung-Sulut,Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI) Kota Bitung menilai penanganan dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Kota Bitung oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung hingga kini belum menunjukkan kejelasan.
Hal tersebut disampaikan Ketua LAKRI Bitung, Dhr. Tengor, SH, CLH, dalam pertemuan bersama Tim LAKRI Sulawesi Utara dan LAKRI Kota Bitung yang dilaksanakan di Resto RKBU, Kota Bitung, Selasa (9/12/2025).
Menurut Tengor, dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Bitung telah lama menjadi perhatian publik dan sempat memicu aksi demonstrasi dari kalangan mahasiswa serta penggiat antikorupsi. Namun, hingga kini belum ada perkembangan signifikan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Sudah beberapa bulan kasus ini disuarakan, tetapi belum ada kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan keraguan publik terhadap keseriusan penegakan hukum,” ujar Tengor.
Ia menegaskan, sebagai lembaga yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, LAKRI tidak akan tinggal diam. LAKRI Sulut dan LAKRI Bitung akan melakukan penelusuran dan investigasi terkait dugaan korupsi tersebut untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan.
Momentum pernyataan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam kesempatan itu, LAKRI Bitung mendesak Kejari Bitung agar bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu dalam menangani setiap dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang menyangkut pejabat publik.
“Penegakan hukum yang tegas dan terbuka sangat dibutuhkan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Tengor.
LAKRI Bitung juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum dan mendorong partisipasi publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Red
