JAKARTA – Forum Pemerhati Hukum dan Lingkungan Indonesia Sulawesi Tenggara (FPHLI Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI, dengan membawa sekitar 70 massa aksi, pada 28 September 2026.
Dalam aksi tersebut, FPHLI Sultra mendesak KLH RI segera mengusut secara menyeluruh dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan maupun operasional Proyek Strategis Nasional (PSN) Smelter HPAL PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (PT IPIP) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
FPHLI Sultra menyoroti dugaan pencemaran Sungai Oko-Oko dan sedimentasi yang disebut berdampak terhadap puluhan hektare lahan persawahan masyarakat di Desa Lamedai dan Desa Oko-Oko. Kondisi tersebut diduga menyebabkan masyarakat mengalami gagal panen hingga dua periode dalam setahun.
Selain persoalan persawahan, FPHLI Sultra juga menyoroti dugaan penurunan kualitas perairan pesisir dan hasil tangkapan nelayan, polusi debu, persoalan pengelolaan slag dan limbah, serta dugaan dampak aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pembangunan jetty.
Koordinator Lapangan FPHLI Sultra, Sugiarto, mengatakan pemerintah tidak boleh hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang dilaporkan masyarakat.
> “Kami datang membawa suara masyarakat terdampak. Kami mendesak KLH RI turun langsung ke lapangan, melihat kondisi sawah, sungai dan pesisir, serta menemui petani dan nelayan. PSN bukan cek kosong. Jika terbukti ada pelanggaran, harus ada penegakan hukum dan pemulihan lingkungan,” tegas Sugiarto.
Sementara itu, Penanggung Jawab Aksi, Syahril, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap investasi maupun pembangunan.
> “Kami tidak anti-investasi dan tidak anti-pembangunan. Yang kami tuntut adalah pembangunan yang taat hukum, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan tidak mengorbankan masyarakat. Jika terbukti ada pencemaran dan kerugian, masyarakat harus mendapatkan pemulihan serta ganti rugi atau kompensasi sesuai ketentuan hukum,” tegas Syahril.
Lima Tuntutan FPHLI Sultra
Dalam aksi tersebut, FPHLI Sultra menyampaikan lima tuntutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI, yakni:
1. Mendesak KLH RI segera turun ke lapangan dan melakukan verifikasi langsung di wilayah yang diduga terdampak.
2. Melakukan uji laboratorium secara independen terhadap kualitas air, tanah, sedimentasi, udara, serta kondisi lingkungan pesisir.
3. Memerintahkan PT IPIP mematuhi AMDAL dan persetujuan lingkungan, sekaligus melakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan limbah.
4. Menerapkan sanksi berupa paksaan pemerintah serta pemulihan fungsi lingkungan apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran.
5. Melakukan evaluasi terhadap status PSN PT IPIP serta memastikan hak masyarakat terdampak atas pemulihan dan ganti rugi atau kompensasi sesuai ketentuan hukum apabila kerugian terbukti.
FPHLI Sultra menegaskan bahwa berbagai dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi, verifikasi lapangan, serta uji ilmiah oleh pihak yang berwenang.
Organisasi tersebut juga menyatakan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut.
“PSN harus tunduk pada hukum. Investasi harus menghormati lingkungan. Masyarakat terdampak harus mendapatkan keadilan,” tegas Syahril.
